Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Politik

Tekan Kasus Korupsi, Kemendagri Kaji Ulang Pilkada Langsung

Jumat, 22 November 2019

Ilustrasi. (Foto:Istimewa)

JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengkaji ulang pelaksanaan pilkada langsung. Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengatakan, kementeriannya punya alasan khusus dalam mengkaji pemilihan kepala daerah tersebut.

Menurut dia, pilkada langsung memiliki efek negatif. Salah satunya, menyebabkan banyak kepala daerah yang terjerat korupsi. “Ada 300 sekian kepala daerah bermasalah secara hukum, kasus korupsi,” kata Bahtiar, Kamis (21/11/2019).

Dikatakan, perilaku korup kepala daerah itu disebabkan oleh banyaknya ongkos pilkada langsung yang mereka keluarkan saat kampanye. Karena itu, Kemendagri tengah membuat kajian tentang sistem pilkada yang lebih baik.

Negara Keluar Banyak Uang
Selain itu, menurut Bahtiar, biaya yang dikeluarkan negara, tinggi. Dia mengatakan, negara memiliki prioritas utama untuk memajukan dan mencerdaskan sumber daya manusia, ketimbang menggelontorkan dana untuk pilkada.

“2018, kita Pilkada 171 daerah menghabiskan Rp 18 triliun. Mana sih prioritas? Uang kita terbatas, kita menghadapi bonus demografi kalau kita tak didik mereka terjadi ledakan penduduk, habis kita pakai pemilihan semua,” tuturnya.

Bahtiar melanjutkan, kajian ini masih dalam tahap dan masih berproses menjelang dihelatnya Pilkada 2020 di 270 daerah. (*)



Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Liputan6.com


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus