Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Metro Pekanbaru

Tunggakan Rp13 Miliar, PLN Putus PJU di Pekanbaru, Inilah Alasan Pemko Tolak Bayar Tagihan

Minggu, 24 Juni 2018

PLN putuskan PJU di Pekanbaru. (Foto:JIBIFoto)

PEKANBARU-Tunggakan tagihan listrik penerangan jalan umum (PJU) Pemko Pekanbaru kembali membengkak dan menuai persoalan. Dampaknya, Kamis (21/6/2018) lalu, PJU di jalan protokol Pekanbaru diputus PLN. Ini dilakukan setelah kesepakatan antara pemko dengan PLN soal besaran tagihan tersebut tak tercapai.

"Ketika disuruh bayar Rp13 miliar, kan aneh," kata Kepala Bagian Ekonomi Sekdako Pekanbaru Mas Irba terkait tagihan listrik PJU Pekanbaru usai paripurna istimewa DPRD Pekanbaru, Sabtu (23/6/2018) di Gedung DPRD Pekanbaru.

Pemko sendiri sudah menunggak pembayaran selama tiga bulan. Menurut Mas Irba, pemko bukan tak memiliki dana untuk membayar tagihan tersebut, tetapi pendapatan yang diterima pemko tak sebanding dengan nilai yang dibayar. "Tak mungkin pemko rugi," kata Mas Irba.

Dikatakan, terjadi selisih pembayaran tagihan PJU Pekanbaru sebanyak 20 juta KVA. Padahal, kemampuan Pemko berkisar Rp8,9 miliar per bulan. Banyaknya PJU non meterisasi diduga menjadi dalang membengkaknya tagihan itu.

Karena itu, pemko meminta PLN memutus PJU non meterisasi, karena berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru hanya PJU yang dimeterisasi saja bisa dibayar. Mas Irba menyatakan, PLN meminta semua PJU harus dibayar termasuk non meterisasi. "Kalau komit, cabut saja PJU tak meterisasi. PLN kejar tu siapa yang pasangnya (PJU ilegal, red)," ujar Mas Irba.

Dikatakan, pemasangan PJU di luar prosedur merupakan pidana. "Kami tak menuduh PLN yang pasang, tapi oknum. Kalau sepakat cabut berdua (Pemko-PLN) siapa yang tahu titiknya. Kan PLN yang tahu itu. PLN seharusnya berkoordinasi ke Pemko, saat ada masyarakat yang pasang PJU," tuturnya.

Di tempat terpisah, Humas PT PLN Area Pekanbaru Komang mengatakan, tagihan disampaikan berdasarkan pemakaian dan pemeriksaan bersama tahun 2017. Artinya, tagihan tersebut tak serta merta muncul, melainkan sudah ada hitungannya. "Seperti yang saya sampaikan. PJU ada meterisasi dan non meterisasi sudah diketahui pemko. Kalau ditertibkan, silakan pemko tertibkan," ujar Komang.

Sesalkan pemutusan PJU
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel menyesalkan pemutusan listrik PJU di Pekanbaru. "Ini kita sesali. Jadikan ini pelajaran ke depan agar jangan sampai terjadi lagi. Kita ini ibukota provinsi," kata Roni.

Dikatakan, PLN jangan menjadikan pemutusan listrik menjadi solusi. PLN harus lebih arif dan bijaksana, karena PJU menyangkut kepentingan publik. "Malu dong kita dengan masyarakat. Ini kepentingan masyarakat. Apakah PLN suatu saat tak membutuhkan pemko. Apakah budaya putus memutus seperti ini harus dipertahankan," kata anggota Fraksi Golkar tersebut. 

Menurut Roni, seharusnya pemko sudah mengantisipasi hal ini jauh hari. Jangan sampai pemutusan pju ini selalu terulang setiap tahun.  

Data yang diperoleh menyebutkan, tagihan PJU Januari 2018 sebesar Rp7.423.337.306, Februari sebesar Rp7.853.589.643. Tagihan listrik PJU bulan Maret membengkak menjadi Rp13.027.036.008. Tagihan listrik di bulan April yang mesti dibayarkan Pemko sebesar Rp12.688.694.522, dan tagihan Mei 2018 sebesar Rp12.617.080.170. Tagihan listrik PJU tersebut, kata Komang, harus dibayarkan sampai 20 Juni 2018.

Namun sampai batas waktu tersebut, tak kunjung ada pembayaran. "Lampu PJU sudah diputus sejak semalam (Kamis, red)," kata Komang, Jumat (22/6/2018) kemarin. (*)






Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Jurnalmetronews 


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus