Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Daerah

Tuntut Lahan 600 Ha, Masyarakat Tangun Datangi Dewan

Rabu, 03 April 2013


PASIR PENGARAYAN-Kasus sengekata lahan antara masyarakat Bangun Purba dengan PT PT Sumatera Silva Lestari sampai sekarang belum menemukan jalan penyelesaian. Karena itu, Selasa kemarin, 11 orang perwakilan masyarakat Bangun Purba mengadukan persoalan tersebut kepada Komisi II DPRD Rokan Hulu, dengan harapan agar menemukan solusinya.  

Anggota DPRD Rokan Hulu, H Ardiman Daulay yang menjadi mediator 11 orang perwakilan masyarakat Bangun Purba kemudian menghadap Ketua Komisi II DPRD, Murkhas untuk melanjutkan perjuangan masyarakat dalam mendapatkan haknya memiliki lahan seluas 600 hektare. Tanah itu dianggap sebagai tanah ulayat warga yang sekarang diklim PT SSL sebagai lahan mereka.

Pada pertemuan masyarakat dengan anggota Komisi II diungkapkan, sengketa lahan sudah terjadi sejak tahun 1991 dan sudah sering dilakukan mediasi, termasuk dengan Pemkab Rohul, Pemprov Riau serta DPRD sendiri. Namun sejauh ini, belum juga ada solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Perwakilan masyarakat Bangun Purba, Bukhari mengatakan, saat ini pihak perusahaan sudah mulai berani melakukan pengrusakan tanaman masyarakat. Bila persoalan tersebut terus dibiarkan, kata Bukhari, masyarakat akan rugi. Selain itu, bulan lalu sudah dilayangkan surat kepada bupati agar lahan masyarakat yang berada di areal PT SSL dikeluarkan dan segera dilakukan pengukuran ulang lahan oleh Dinas Kehutanan.

"Kita minta kepada DPRD untuk secepatnya menyelesaikan persoalan tersebut. Karena sudah puluhan tahun sengketa ini berlangsung, belum juga ada solusinya," kata Bukhari, kepada wartawan, Rabu (3/4).

Menyikapi pengaduan masyarakat tersebut, Ketua Komisi II, Murkhas mengatakan, Komisi II akan membantu menyelesaikan persoalan sengketa lahan itu. Dan sebagai tindak lanjutnya, pihaknya akan segera melakukan hearing dengan perusahaan dan instansi terkait. Untuk menyelesaikanan masalah ini, Komisi II akan mengkaitkannya dengan Kepmenhut No 02/Kpts/II/2011 tentang penyelesaian konflik lahan dengan masyarakat.

"Kita akan komit membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Tujuannya agar tuntutan masyarakat bisa segera terealisasi dan dalam waktu dekat kita akan melakukan hearing dengan pihak terkait," kata Murkhas, Rabu (3/4) di Pasir Pengarayan. (epi)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler
      Selasa, 17 September 2019 - 20:10:50 WIB
      Selasa, 17 September 2019 - 17:23:19 WIB
      Selasa, 17 September 2019 - 17:04:32 WIB
      Selasa, 17 September 2019 - 15:42:31 WIB
      Selasa, 17 September 2019 - 12:38:08 WIB


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus