Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Advetorial

Upaya Dinas Perhubungan Menggali Pendapatan Daerah Lewat Parkir!

Selasa, 28 November 2017


DUMAI-Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perhubungan terus membenahi tata cara pengelolaan parkir. Selama ini, retribusi parkir kehilangan pendapatan dari parkir, akibat dampak dari status jalan nasional. Kini, Perwako tentang penyelenggaraan parkir yang dikuatkan dengan SK Walikota Dumai telah mengatur soal pengelolaan parkir yang menjadi dasar Dinas Perhubungan menetapkan zona parkir.

Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Anton Budi Dharma beberapa waktu lalu mengatakan, selama ini retribusi parkir yang dipungut oknum tertentu hanya masuk ke kantong pribadi dan bukan ke kas negara. 

Karena itu, pengelolaan parkir diserahkan kepada pihak ketiga setelah melakukan penandatanganan kontrak. “Pengelola juga harus memenuhi persyaratan, salah satunya harus berbadan usaha dan tidak boleh perorangan. Pengelola diberikan karcis parkir dari Dishub Dumai“Kalau tidak ada karcis artinya pungli,” terangnya. 
 
Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Anton Budi Dharma. (Foto:Dika CP/FokusRiau.Com)  
 
Selain parkir di badan jalan, Dishub akan mengelola pajak parkir dan kantong parkir di perusahaan. “Namun kita fokus dulu pada parkir dibadan, baru kemudian kita kelola potensi parkir lainnya,” tuturnya.

Saat ini, Dinas Perhubungan sudah menetapkan 144 zona parkir di sejumlah ruas jalan. Plt Kepala Dinas Perhubungan Dumai Asnar mengatakan, ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Menyangkut pengelolaan parkir oleh pihak ketiga. Saat ini, sudah ada 40 rekanan yang mengajukan kerjasama untuk memungut parkir. Untuk mencegah kebocoran PAD, Dishub membentuk tim pengawasan dan monitoring dengan tujuan agar penarikan restribusi parkir sesuai aturan yang berlaku.

"Secara teknis, penarikan retribusi parkir sudah siap. Perda dan Perwako juga sudah siap. Dalam waktu dekat restribusi parkir sudah bisa dipungut," ujar Asnar, beberapa waktu lalu.
 
 
Target parkir akhir tahun 2017 diharapkan bisa mencapai Rp500 juta. (Foto:Dika CP/FokusRiau.Com) 
 
Dikatakan, untuk tarif parkir, sesuai Perda, untuk roda dua dikenakan tarif parkir Rp 1.000 sekali parkir. Sedangkan kendaraan roda empat dikenakan biaya Rp2.000 sekali parkir. "Untuk target PAD, tahun ini kami menargetkan pendapatan dari parkir sebesar Rp 500 juta. Mudah-mudahan target tersebut dapat tercapai. Kami minta dukungan semua pihak agar Dishub mampu melaksanakan pemungutan restribusi parkir untuk meningkatkan PAD," pintanya.

Sosialisasi Perda 5 tahun 2012 tentang parkir akan terus disosialisasikan. "Jika ini dapat berjalan dengan baik, tahun 2018 kami menargetkan PAD dari sektor parkir sebesar Rp 2 miliar pertahun," tukasnya.

Rapat lintas instansi
Untuk mendukung realisasi pengelolaan parkir, sebelumnya Dinas Perhubungan sudah menggelar rapat lintas instansi. Rapat untuk menindak lanjuti Peraturan Walikota Dumai Nomor 11 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 tahun 2014 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.
 
Dinas Perhubungan sudah menggelar rapat lintas instansi. (Foto:Dika CP/FokusRiau.Com) 
 
Plt. Kadishub Dumai Asnar didampingi Kabid Lalulintas Anton Budi Dharma, Kasi Rekayasa Lalin Firman, KBO Satlantas Polres Dumai Iptu nuramhin, Kasidatun Kejari Dumai Trianto, Perwakilan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, Sa’id Effendi dan beberapa instansi terkait lainnya.

Anton Budi Dharma mengatakan, rapat untuk mendapatkan masukan terkait retribusi parkir yang akan dijalankan Dishub Dumai. “Memang semua aturan sudah kita siapkan, namun tentunya agar tidak salah langkah kami menerima masukkan dulu dari Instansi terkait,” tuturnya.

Dikatakan, dalam rapat tersebut ada beberapa hal terlebih dahulu yang harus dipersiapkan, terutama terkait dengan Perwako status beberapa jalan. “Jadi ada beberapa jalan seperti Jalan Sudirman, Sultan Syarif Kasim, Sukajadi, Hasanuddin yang memang sudah berubah ke jalan kota, namun untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di jalan tersebut, perlu perwako mengenai status jalan itu.

Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai pengelola parkir, bahwa pihaknya tetap akan memakai rekanan, untuk menghindari terjadinya bentrok atau keributan di lapangan. “Tentunya kami pasti akan menseleksi dengan ketat. Begitu pula dengan para juru parkir yang akan kita seleksi dengan ketat,” tuturnya.
 
 
Kejaksaan minta pengelola parkir tidak pekerjakan anak di bawah umur. (Foto:Dika CP/FokusRiau.Com)  
 
Sementara Kasidatun Kejari Dumai Joni mengingatkan, penetapan zona disatukan zona potensi parkirnya jika lebih dari Rp200 juta harus melalui mekanisme lelang. “Kalau tidak, maka masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Selain itu juga tidak boleh memperkerjakan anak dibawah umur. Dalam hal pelaksanaan masalah penyetoran wajib dan mutlak dalam waktu 1×24 jam, jika tidak akan menjadi temuan BPK,” ujarnya.

Terakhir KBO Satlantas Polres Dumai Iptu Nurahim meminta pengelola parkir Harus kemampuan juru lalulintas. “Harus bertanggung jawab atas kehilangan sepeda motor, jangan sampai terjadi kemacetan serta memarkirkan kendaraan sebanyak dua ruas,” tukasnya. (advetorial Dishub Dumai)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus