Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Advetorial

Upaya Pemkab Bengkalis Menata Pemukiman Kumuh Berbasis Lingkungan

Rabu, 17 April 2019

Gerdraya Rohaini. (Foto:Isimewa)

BENGKALIS-Bengkalis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang berada di bagian sebelah timur Pulau Sumatera. Hal yang menarik dari Bengkalis adalah sebaran wilayah yang terdiri atas Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis.

Sebagai Kabupaten dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar nomor satu di Riau, bahkan Indonesia setelah Kabupaten Kutai Kertanegara, Pemkab Bengkalis kini terus berbenah menata wilayah dan merobah kawasan kumuh menjadi pemukiman penduduk yang bersih dan sehat.

Saat ini, sejumlah program pembangunan terus dilaksanakan untuk mewujudkan hal itu, seperti pembangunan infrastruktur dan menata kawasan hunian serta kawasan kumuh. Seperti di ketahui, pertumbuhan penduduk di Bengkalis secara tidak langsung telah membuat tingkat hunian masyarakat semakin berkembang. 

Begitu juga dengan kawasan kumuh yang juga terus meningkat. Karena itu, sejak beberapa tahun terakhir, Pemkab Bengkalis terus membuat berbagai program pengentasan kawasan kumuh.

Tahun 2014 lalu, melalui SK Bupati No 341/KPTS/X/2014, Pemkab Bengkais telah menetapkan 12 kawasan yang dianggap sebagai Kawasan Permukiman Kumuh yang tersebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Antara lain Damon, (Parit Bangkung) Kecamatan Bengkalis, Desa Kelapa Pati Kecamatan Bengkalis, Rimba Sekampung (Cik Mas Ayu) Kecamatan Bengkalis, Duri Barat Kecamatan Mandau.

Kemudian Batang Serisa Kecamatan Mandau, Balik Alam Kecamatan Mandau, Desa Pinggir Kecamatan Pinggir, Selat Baru Kecamatan Bantan, Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu, Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil, Batu Panjang Kecamatan Rupat, dan Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara. Secara umum luas kawasan yang menjadi sasaran pembenahan kawasan kumuh di kabupaten Bengkalis seluas 180,33 hektare.
 
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Gerdraya Rohaini menyebut, pemerintah sudah membuat Perda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh. 

Tujuannya untuk mengelola kawasan pemukiman kumuh dan mengantisipasi agar tidak berkembang dan merusak pembangunan yang dilakukan pemerintah. “Keberadaan Perda tersebut, ke depan diharapkan mampu meminimalisir keberadaan kawasan pemukiman kumuh di Bengkalis,” ungkap Gerdraya kepada FokusRiau.com, kemarin.

Di sisi lain,  Gerdraya menjelaskan perbedaan antara penggunaan diksi rumah, perumahan, pemukiman dan permukiman yang ada di masyarakat selama ini. Dimana pemukiman adalah proses atau tata cara memukimkan masyarakat. Sedangkan permukiman adalah himpunan dari beberapa perumahan dan perumahan adalah himpunan dari beberapa rumah di masyarakat.

"Salah satu program yang masuk dalam Indikator Kinerja Pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis adalah penataan permukiman, tepatnya penanganan kawasan permukiman kumuh," kata Gerdrayana.

Disebutkan, ada beberapa indikator kriteria profil kawasan sehingga bisa ditetapkan sebagai Kawasan Kumuh melalui skema pengumpulan data baik primer maupun skunder. Indikator pertama berupa kondisi bangunan dengan sub Indikator berupa Keteraturan atau Ketidakteraturan bangunan, Kepadatan Bangunan serta Kelayakan Fisik Bangunan. 

Indikator kedua adalah Aksesbilitas Lingkungan atau bisa disebut dengan Jalan Lingkungan dengan sub indicator ada atau tidak adanya jalan lingkungan yang memadai untuk jalan dalam lingkungan dan untuk jalan akses menuju permukiman serta persyaratan teknis lainnya mengenai kualitas jalan lingkungan.

Indikator berikutnya Drainase Lingkungan dengan sub Indikator keberadaan genangan air pada lingkungan serta kondisi darinase pada lokais lingkungan yang berkualitas baik atau buruk. Indikator ke empat adalah ketersediaan Air bersih dengan sub Indikator keberadaan jaringan air minum perpipaan atau sumber air minum lainnya non perpipaan serta ketersiediaan kebutuhan air bersih minimal untuk keperluan tiap-tiap individu perharinya dalam hal keperlua Mandi Cuci dan Kakus.

"Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemkab Bengkalis, tetap memperhatikan indikator semua tersebut. Tujuannya, agar hasil pembangunan tersebut bisa dinikmati masyarakat dan penataan kota di Bangkalis juga menjadi baik," ujarnya.

Sementara bagi masyarakat miskin yang berada di kawasan kumuh dan kurang memiliki kemampuan secara ekonomi membangun hunian atau rumah layak huni, pemerintah akan mencarikan solusinya.

Sebab salah satu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyebut, mengentaskan Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Target yang ditangani oleh pemerintah Pusat di RPJMN adalah sebanyak 1.500.000 unit rumah.

Untuk mensinkronisasi pembangunan daerah dengan RPJMN, Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sudah membangun 600 Unit RLH pada tahun anggaran 2018. Sasarannya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penentuan penerima dapat dianggap sebagai MBR dilakukan melalui survey yang dilakukan dengan beberapa indikator penentu. Bila layak disebut sebagai MBR, maka masyarakat berhak menerima, bila tidak layak disebut MBR maka tidak akan menerima hak RLH. Bila sasaran penerima RLH tepat, yakni untuk MBR yang tersurvei sesuai dengan kriteria diharapkan tidak akan memicu kecemburuan sosial di Masyarakat.
 
 
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Hendri. (Foto:Istimewa)  
 
Dalam penyediaan RLH idealnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan memiliki dua buah program. Pertama peningkatan RTLH, sehingga menjadi RLH yang berikutnya adalah penyediaan RLH yakni membangun rumah bari layak huni. Namun demikian, Pemkab Bengkalis terus memprioritas penyediaan RLH saat ini.

"Meski tidak semua rumah tak layak huni akan direnovasi, namun pemerintah akan berupaha meningkatkan ketersedian fasilitas umum yang dapat dinikmati warga," tukasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Hendri SAg, MSi menyebut, secara umum di Kabupaten Bengkalis memang masih ada sejumlah daerah yang masuk dalam kategori kumuh. Itu bisa dilihat dari kondisi jalan yang kurang baik, tidak tersedianya drainase dan ketersedian air serta tingkat kepadatan bangunan dalam satu daerah.

Pembuatan Perda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh dibutuhkan perencanaan, sosialisasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat. Sehingga potensi konflik sosial yang mungkin ditimbulkan bisa diatasi.

Hendri juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap wilayah yang padat penduduk. Seperti di kawasan RT01 RW05 Kelurahan Damun 1 Parit Bangkong. Dalam melaksanakan pembangunan, terutama menyangkut penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur, tentu harus memperhatikan kondisi masyarakat.

"Sebaiknya, bila pembangunan infrastruktur dilakukan di kawasan padat penduduk seperti itu, sebaiknya tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan tidak lupa harus melakukan sosialisasi. Agar masyarakat mengerti dengan program pembangunan yang dilakukan pemerintah," harapnya
 
 
Tokoh masyarakat Kelurahan Damun, Rozali. (Foto:Istimewa) 
 
Sementara itu, tokoh masyarakat di Kelurahan Damun, Rozali mendukung program penataan kawasan yang dilakukan pemerintah. Bahkan, menurut lelaki yang akrab disapa Jali tersebut, beberapa waktu lalu Pemkab Bengkalis pernah melakukan reokasi atau pemindahan warga di kawasan padat penduduk seperti di RT01 RW05 Kelurahan Damun tersebut ke kawasan Cik Mas Ayu.

"Ini merupakan terobosan yang baik. Namun saat ini, bila hal serupa kembali dilakukan, Jali mengakus sudah tidak tepat. Karena tentu akan ada pro kontra di masyarakat. Karena itu, sebelum melakukan relokasi ada baiknya pemerintah melakukan kajian mendalam dan sosialisasi ke masyarakat," tukasnya.

Rozali tetap mendukung program pemerintah terkait penataan kawasan kumuh, terutama di pinggiran kota, seperti Parit Bangkong di Kelurahan Damun. "Pada dasarnya semua program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penataan kawasan kumuh atau kawasan padat penduduk di pinggiran kota Bengkalis sangat kami dukung, tapi kami berharap pemerintah membantu menyiapkan infrastrukturnya," ujar Rozali. (advetorial/rafi)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus