Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Ekonomi

Wabah Covid-19 Paksa Hotel di Sumbar Rumahkan 2.500 Karyawan

Rabu, 08 April 2020

Ilustrasi. (Foto:Istimewa)

PADANG-Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumatera Barat menyebut, 2.500 karyawan hotel di Sumbar terpaksa harus dirumahkan akibat wabah Covid-19. Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran di Padang, Selasa (7/4/2020) mengatakan, para karyawan sementara dicutikan dan gaji mereka tidak dibayarkan. 

Namun, ada beberapa hotel yang masih kuat menggaji karyawannya, yaitu separuh gaji dari gaji sebelumnya. Sampai sekarang, tercatat 26 dari 80 hotel di Sumbar sudah tutup. Bahkan, dia memperkirakan ada beberapa hotel lagi yang akan tutup.

Maulana mengatakan, hotel yang tutup sebagian besar berada di Kota Padang. Seperti Hotel Amaris, Hangtuah dan Deivan serta beberapa hotel lainnya. Selebihnya berada di Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar dan Kepulauan Mentawai.

Saat ini, member PHRI di Sumbar sudah membuat kesepakatan dengan pekerjanya untuk merumahkan karyawan sementara waktu dan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK). Maulana berharap, wabah Covid-19 itu segera berakhir di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. 

"Tentunya harapan itu hanya berbuah sia-sia tanpa adanya upaya yang serius dan baik dari kita semua," kata Maulana Yusran.

Dia berharap, pemerintah daerah supaya melirik dampak dari penutupan hotel tersebut, salah satunya berdampak pada perekonomian. "Peristiwa ini merupakan pertama kali yang sampai separah ini. Dahulu juga pernah ada musibah berupa gempa 2009. Namun, tidak separah ini, bahkan hanya menutup akses di Padang saja dan tidak sampai menutup semua akses lainnya," kata Maulana.

Dia meminta pada pemerintah daerah untuk memberikan keringanan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan pada tahun ini. Menurut dia, kalaupun tagihan pajak tersebut diminta pemerintah, tidak akan ada pihak hotel yang akan sanggup membayar, mengingat kondisi keuangan saat pandemi Covid-19 saat ini.

"Kalau di daerah lain, sudah ada tindakan dari pemerintahnya mengenai hal ini. Akan tetapi, di sini saya rasa belum ada. Namun, kami sudah menyurati pemerintah di daerah kabupaten dan kota di sana disampaikan supaya pemerintah terbuka untuk persoalan ini ke depannya," tukasnya. (*)



Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Antara


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus