Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Properti

Walikota akan Merevisi Besaran NJOP di Pekanbaru

Jumat, 25 April 2014


PEKANBARU-Realisasi dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini bisa dikatakan masih jauh dari harapan. Namun demikian, Walikota Pekanbaru, Firdaus MT menilai, minimnya realisasi PBB akibat kendala Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang timpang dengan kondisi riil lapangan.

Menurut Firdaus, ketimpangan antara NJOP dengan kondisi riil di lapangan itu memang menjadi salah satu kendala rendahnya realisasi PBB. Dicontohkan, untuk koridor Jalan Sudirman dari kawasan Pasar Pusat menuju kantor Pemko Pekanbaru, harga rill jual tanah berkisar antara Rp15 juta sampai Rp20 juta per meter. Tapi NJOP yang diterapkan masih kisaran jutaan rupiah.

Lalu tanah di sisi kiri dan kanan sepanjang koridor jalan dari Kantor Walikota menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II, harga jual sebenarnya berkisar antara Rp10 juta sampai Rp15 juta per meter. Begitu juga di sepanjang Jalan Tuanku Tambusai yang harga per meternya sekitar Rp6 juta sampai Rp7 juta. Tapi NJOP-nya masih Rp1 juta. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pendapatan daerah" urai Firdaus MT kepada wartawan, Jumat (25/4).

Untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, tahun ini, Pemko Pekanbaru akan meningkatkan sistem penyelenggaraan PBB. Bahkan untuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, akan ada UPTD di setiap kecamatan untuk memberi layanan PBB.

Ditegaskan, UPTD menjadi struktur baru. Karena pada struktural lama, pajak diurus satu sektoral saja. Tapi dengan SOTK baru, khusus PBB akan dikelola satu bidang dan diperkuat UPTD. Walikota bertekad akan merubah NJOP lama yang dianggap jauh lebih kecil dibanding harga riil lapangan. "Tahun ini akan disusun NJOP yang baru," tuturnya.

Dengan NJOP baru nanti, akan ada penyesuaian nilai pajak dengan harga di lapangan. Contohnya, kawasan tertentu seperti di Kecamatan Rumbai Pesisir dan Tenayan Raya yang selama ini berstatus lahan kebun dan NJOP-nya berstatus lahan kebun akan disesuaikan. Apalagi bila kawasan itu sudah bertumbuh jadi daerah perkotaan.

Meski ada ketimpangan antara NJOP dengan harga jual di lapangan, Firdaus mengapresiasi tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Bahkan pemerintah memberi kepercayaan pada wajib pajak untuk mengisi sendiri berapa pajak yang harus mereka bayar. "Tentu ke depan, kesadaran tersebut akan disokong dengan pemberian pelayanan maksimal oleh aparatur yang lebih terampil. Sehingga pendapatan daerah dari sektor ini lebih besar," kata Firdaus. (glh)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus