Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Pokok Pikiran

Walikota Dumai Harus Evaluasi Bagian Kesra

Selasa, 13 Januari 2015

Rian Arief, Ketua HMI Cabang Kota Dumai. (Foto:Dika/FokusRiau.Com)

Oleh: Rian Arief *

Walikota Dumai, Khairul Anwar diharapkan melakukan evaluasi terhadap kinerja bagian kesra Sekretariat Daerah Kota Dumai. Diera reformasi yang masih sedang bergulir dewasa ini sudah seharusnya menjadi perioritas utama pemerintah Kota Dumai.
 
Reformasi Birokrasi yang digaungkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, seharusnya disambut oleh Pemerintah Daerah. Melakukan Reformasi Birokrasi di pemerintahan Kota Dumai sudah sejak lama digaungkan namun dalam prakteknya masih belum ada pemahaman PNS Dumai terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut dan sudah diterapkan pada tingkatan Pemerintah Pusat sampai kepada pemerintahan Daerah.
 
Kontrol yang dilakukan oleh Legislatif belum berjalan sebagaimana mestinya, buktinya masih ada Bantuan Sosial yang telah diinformasikan ke publik namun tidak ditindak lanjuti oleh pencairan. Penerima bantuan Sosial berupa beasiswa kurang mampu sebanyak 350 orang yang telah mengajukan berkas namun tidak ditindak lanjuti oleh bagian kesra Kota Dumai.
 
Penyerahan berkas tersebut telah disampaikan oleh para mahasiswa tersebut sejak akhir desember 2013, namun entah kenapa berkas tersebut tidak diindahkan. Informasi yang didapat dari beberapa sumber bahwa Bagian Kesra memasukkan mahasiswa yang belum ada nilainya, bahkan ada proposalnya belum masuk tapi nama mahasiswa tersebut sudah masuk.
 
Ini kinerja yang sangat konyol dilakukan oleh Bagian Kesra Kota Dumai, kita juga mendapatkan informasi dari mahasiswa calon penerima bansos beasiswa kurang mampu mereka ditelepon oleh oknum Bagian Kesra dan meminta bagian jika beasiswa dicairkan.
 
Kita berharap kepada Walikota Dumai agar mengevaluasi seluruh aparatur yang ada di Bagian Kesra mulai dari pejabat eselonnya sampai kepada staff serta tenaga Honornya kalau perlu dimutasikan.
 
Berdasarkan dugaan tersebut makanya Bagian kesra melempar tanggung jawab kepada Dinas Pendidikan agar ada rekom dari dinas Pendidikan Kota Dumai. Rekom itu terkait tanggung jawab Dinas pendidikan jika berkas-berkas yang diajukan mahasiswa sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan Pemko Dumai, namun kenyataannya Dinas Pendidikan juga tidak mau berbuat konyol karena berkas-berkas dimasukkan melalui kesra dan telah diverifikasi oleh bagian kesra.
 
Sementara dalam aturan pencairan Bantuan sosial harus mendapatkan rekom dari Instansi terkait dan rekom itu dipertanggung jawabkan oleh pemberi rekomendasi.
 
Bagian Kesra telah melakukan prosedur kerja yang salah dan tidak bertanggung jawab, kita meminta agar Walikota Dumai melakukan evaluasi kalau bisa dimutasi ke instansi lain yang tidak berhubungan langsung dengan berkas.
 
Verifikasi berkas hanyalah sebatas ceklist saja dan tidak diumumkan ke Publik. Setiap warga berhak mengetahui informasi publik terkait Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik. Sementara Informasi hanya sebatas tanda Tanya awak media saja. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Dumai harus dilaporkan kepada BPK RI terkait Bantuan Sosial tersebut. (***)

*Ketua umum HMI Cabang Dumai


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus