Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Hukum

Walikota Firdaus MT Terbitkan Edaran Pejabat Dilarang Terima Gratifikasi Lebaran

Kamis, 23 Mei 2019

Walikota Firdaus MT. (Foto:Istimewa)

PEKANBARU-Walikota Pekanbaru DR Firdaus MT menegaskan, Apatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat Pemko Pekanbaru dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun menjelang lebaran Idul Fitri nanti. Bahkan, Walikota sudah menerbitkan surat edaran nomor: 700/Inspektorat/448 tentang imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan tahun 2019.

Surat edaran itu menindaklanjuti surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan. "Jadi saya tegaskan, ASN dan pejabat pemko jangan sampai terima gratifikasi saat lebaran," tegas walikota, Kamis (23/5/2019).

Menurutnya, ada delapan poin dalam surat edaran tertanggal 21 Mei 2019. Poin tersebut di antaranya melarang para ASN dan penyelenggaran negara menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun.

Poin lainnya, para ASN atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi harus melaporkannya ke KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi. Proses pelaporan bisa dilakukan secara online lewat laman, www.kpk.go.id atau bisa menghubungi layanan informasi KPK lewat call centre 198.

Surat edaran itu juga melarang permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh ASN ke pihak lain. Mereka yang menerima gratifikasi berupa makanan bisa menyerahkannya ke panti sosial atau mereka yang membutuhkan.

Pemko turut melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Satu di antaranya tidak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. Fasilitas dinas seharusnya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan. Para ASN atau penyelenggara wajib menolak gratifikasi dari siapa saja.

Pemangku kepentingan juga diimbau untuk tidak memberi gratifikasi ASN atau penyelenggara. Pelaku usaha juga diimbau untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada ASN atau penyelenggara negara.

Sebelumnya, Wakil Walikota Ayat Cahyadi menegaskan, para pejabat di jajaran pemerintah kota tidak boleh menerima parcel dalam momen Idul Fitri 1440 Hijriah. Menurutnya, kebijakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal diteruskan di jajaran pemerintah kota.

KPK sudah mengingatkan kepada penyelenggara negara agar menolak gratifikasi. Mereka harus menolak gratifikasi dalam bentuk apapun menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

Pada momen ini bakal banyak pejabat negara yang mendapatkan parcel ataupun barang lainnya sebagai hadiah Lebaran. (*)






 
 
Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Tribunpekanbaru


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus