pemerintah kota dumai
Home    

BPS Riau Bersama Bapeda Dumai Sosialisasikan PBDT 2015
Kamis, 04 Juni 2015 - 15:08:20 WIB

BPS Riau Bersama Bapeda Dumai Sosialisasikan PBDT 2015

DUMAI-Badan Pusat Statistik Provinsi Riau bekerjasama dengan Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Dumai melakukan sosialisasi mengenai pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) 2015 menuju sistem regristasi tunggal untuk perlindungan sosial.

Sosialisasi PBDT 2015 dibuka Wakil Walikota dr. H. Agus Widayat di media center Dumai. Hadir pada kesempatan itu, Ketua BPS Riau Mawardi, Kepala Bapeda Dumai H. Marjoko Santoso, Kepala Disdukcapil Suardi dan kepala SKPD lainnya, camat serta lurah.

Sosialisasi PBDT 2015 ini merupakan salah satu kegiatan awal dalam PBDT 2015, yakni melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tingkat desa/kelurahan dalam upaya menghasilkan daftar awal rumah tangga sasaran (RTS). Tujuannya untuk mempertajam ketepatan sasaran melalui pemutakhiran informasi rumah tangga dan individu serta menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam Basis Data Terpadu (BDT).

Agus Widayat mengajak seluruh SKPD terkait untuk bersinergi dan mendukung BPS menyelesaikan PBDT 2015 untuk menciptakan basis data terpadu yang lebih berkualitas dan lebih dipercaya masyarakat untuk mensukseskan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. 

“Karena Basis Data terpadu (BDT) akan diunakan untuk penetapan sasaran program perlindungan sosial seperti untuk mensukseskan program reaskin, program indonesia sehat, program indonesia pintar, program keluarga harapan dan program penanggulangan kemiskinan,” kata Agus Widayat, kemarin.

Dikatakan, sampai hari ini data yang ada masih belum akurat sehingga pemerintah kesulitan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Saya melihat sendiri masih banyak warga yang mampu menikmati program perlindungan sosial yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kurang mampu.

Maka itu, instansi terkait saya minta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemutakhiran data bersama BPS dengan cara turun kelapangan dan libatkan Ketua RT. Sehingga PBDT 2015 dapat dipergunakan ditahun 2016 untuk mensukseskan program pemko Dumai khususnya untuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. “Dengan pemutakhiran data ini kita harapkan penyaluran program sosial dapat tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara Kepala BPS Riau Mawardi Arsyad mengatakan, pemutakhiran PBDT 2015 dilakukan dalam rangka menyempurnakan dan memutakhirkan informasi rumah tangga dan individu yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT). BDT merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial dan informasi rumah tangga berikut individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Sejauh ini BDT telah digunakan sebagai dasar penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah diantaranya program simpanan keluarga sejahtera (PSKS), program bantuan siswa miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Program Indonesia Sehat (PIS), Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin), Program keluarga harapan (PKH) serta beberapa program lainnya.

Maka itu, PBDT 2015 dilaksanakan menuju sistem regristasi tunggal untuk perlindungan sosial. Sedangkan pemutakhiran data untuk memperbaruai seluruh data yang pembahasannya dimulai dari Forum Konsultasi Publik (FKP) di tingkat desa /kelurahan untuk menghasilkan daftar awal rumah tangga sasaran (RTS). Karena pendataan terakhir dilakukan pada 2011 tentunya data sudah ada perubahan.

“Melalui pemutakhiran data atau PBDT 2015 kita berharap data yang dihasilkan benar-benar akurat, karena data tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah,” tukasnya.

Sedangkan dasar hukum dilaksanakannya PBDT 2015 berdasarkan Perpres Nomor 166 tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan dan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program indonesia pintar dan program indonesia sehat untuk membangun keluarga produktif. (adv/hms)






berita sebelumnya
 
       
 
  fokusriau PEMERINTAH KOTA DUMAI 2014