pemerintah kota dumai
Home    

Bertemu Staf Dirjen Watannas, Walikota Dumai Bahas Masalah TNI Ilegal, Penyeludupan dan Karhutla
Kamis, 09 Maret 2017 - 07:09:06 WIB

Bertemu Staf Dirjen Watannas, Walikota Dumai Bahas Masalah TNI Ilegal, Penyeludupan dan Karhutla

DUMAI-Dirjen Dewan Ketahanan Nasional (Watannas) bersama Pemerintah Kota Dumai bertemu untuk mencari solusi mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi, khususnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), penyeludupan, narkoba dan TKI ilegal.

Pertemuan berlangsung antara staf Dirjen Watannas Irjen Pol Bambang Hermano dan Walikota Zulkifli As beserta Forkompimda, Kamis (9/3/2017) di media center Dumai. Usai pertemuan, Irjen pol Bambang berjanji akan menyampaikan semua persoalan yang dihadapi Dumai langsung kepada presiden Joko widodo.

Sementara itu, Zulkifli As mengatakan, salah satu kendala besar yang dihadapi Dumai adalah masalah RTRW yang sampai sekarang masih belum disahkan. Sementara 70 persen kawasan Dumai masuk dalam kawasan hutan, sehingga banyak masyarakat menduduki kawasan hutan dan Pemko Dumai belum bisa melakukan pencegahan, karena belum ada solusi yang bisa diberikan.

"Dalam melakukan pencegahan dan pemadaman karhutla sangat sulit, karena keterbatasan angggaran dan peralatan yang ada," ujar Zul As.

Diterangkan, Pemko Dumai sekarang baru memiliki 5 peralatan pemadaman kebakaran dan itu digunakan secara bergiliran. "Bisa dibayangkan bagaimana petugas pemadaman kebakaran yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri dan instansi terkait dalam melakukan pemadaaman terhadap kebakaran hutan," imbuhnya.

Sebagai gambaran, Dumai terdapat 22 kelurahan yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan dari 33 kelurahan yang ada yang tersebar di 6 dari 7 kecamatan yang ada.

Terkait persoalan TKI ilegal, sejauh ini Dumai masih kondusif dan meski sesuai penunjukkan Dumai sebagai embarkasi untuk pemulangan TKI ilegal, khususnya dari Malaysia, namun hingga saat ini masih belum berlangsung.

"Kita siap menjadi daerah transit untuk kepulangan para TKI ilegal, namun kita minta kalau itu memang terjadi, pemulangan TKI dilakukan melalui pelabuhan Malaka, Malaysia langsung ke Dumai guna menghindari kaburnya para TKI dan jarak yang dekat jika proses pemulangan dari Malaysia melalui Johor Baru menuju Tanjung Pinang untuk berangkat ke Dumai yang harus melalui sedikitnya 5 pelabuhan yang rawan akan kaburnya sejumkah TKI," kata Zul AS.

Untuk kasus penyelundupan, Dumai memiliki panjang pantai mencapai 136 KM yang membentang dari Timur sampai ke Barat dan hal itu tidak menutupi kemungkinan terjadinya penyelundupan. "Faktor harga barang seperti gula, bawang dan lainnya yang di Malaysia lebih murah dibanding di Dumai menjadi salah satu faktor terjadinya penyelundupan dan itu manusiawi selain ditutupnya kran impor melalui pelabuhan Dumai yang membuat penyelundupan diduga berlangsung," urainya. (adv/hms)






berita sebelumnya
 
       
 
  fokusriau PEMERINTAH KOTA DUMAI 2014