pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir
Home    
Diskominfops Inhil Segera Terapkan Sistem Informasi Terintegrasi Berbasis Aplikasi Mobile
Selasa, 29 Mei 2018 - 14:18:43 WIB

Diskominfops Inhil Segera Terapkan Sistem Informasi Terintegrasi Berbasis Aplikasi Mobile

INDRAGIRI HILIR-Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik (Diskominfops) Kabupaten Indragiri Hilir segera meluncurkan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi mobile. Rencana itu disampaikan dalam rapat teknis terbatas Diskominfo bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga pelayanan umum non pemerintahan, Senin (28/5/2018).

Beberapa pihak yang dihadirkan sebagai peserta rapat, seperti Dinas Pendidikan, Badan Layanan Umum Daerah RSUD Puri Husada Tembilahan, BPJS Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Inhil.

Kepala Bidang P4KSDKI Diskominfo Inhil Trio Beni Putra menyebut, Sistem Informasi Terintegrasi merupakan langkah optimalisasi pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Menindaklanjuti UU KIP kita perlu membuat aplikasi yang memuat database yang dibutuhkan masyarakat. Optimalisasi implementasi UU melalui aplikasi mobile ini juga mesti ditunjang dengan adanya regulasi yang menjadi payung hukum," urai Trio.

Secara teknis, proses input data yang didapat dari OPD atau lembaga non pemerintahan akan dilakukan operator yang telah ditunjuk Diskominfops Inhil. Masing-masing OPD dan lembaga akan memiliki seorang operator yang telah dibekali kompetensi seputar pengoperasian sistem.

"Di tahap awal, kami melibatkan OPD dan lembaga yang memberikan pelayanan dasar dulu. Pada tataran teknis, tenaga ahli sudah siap. Tugasnya adalah menginput data ke sebuah sistem yang terkoneksi langsung ke aplikasi android," terang Trio sembari menambahkan, pihaknya akan melibatkan OPD lainnya di Pemkab Inhil.

Disamping sebagai wujud tindaklanjut dari UU KIP, Trio menuturkan, pencanangan sistem informasi terintegrasi ini juga merupakan sebuah bentuk upaya mengakomodasi kebutuhan informasi publik yang relatif sulit diakses masyarakat.

"Pemkab Inhil melalui Diskominfo sudah berupaya semaksimal mungkin agar pelaksanaan UU KIP berjalan baik. Kendati demikian, dukungan dari OPD terkesan masih setengah hati yang diindikasikan dengan sulitnya akses informasi oleh masyarakat," tukasnya.

Kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi dari OPD di lingkungan Pemkab Inhil, ujar Trio, disebabkan ketidaksamaan persepsi. Kekhawatiran penyalahgunaan membuat sebagian besar OPD enggan memberikan data dan informasi kepada pihak yang sebenarnya sangat memerlukan.

Hal yang paling mendasar dari penerapan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi mobile, diungkapkan Trio Beni Putra adalah agar kegiatan pengelolaan opini, aspirasi dan informasi publik, pelayanan, penguatan kapasitas sumber daya, penyediaan akses informasi dan konten, pengelolaan media komunikasi publik serta layanan hubungan media dapat berjalan efektif dan efisien.

Secara konseptual, ide penerapan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi mobile akan mengedepankan pola pemberdayaan seluruh OPD, masyarakat dan kelompok informasi masyarakat. "Dengan adanya sistem yang terintegrasi, terkoordinasi, bersifat fleksibel dan tetap terkontrol, maka kebutuhan informasi seputar pemerintahan dan berita aktual dapat senantiasa tersedia," kata Trio seraya mengatakan aplikasi mobile dapat diunduh di play store.

Berantas korupsi dan Redam Hoax
Di sisi lain, penerapan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi mobile ini, ternyata juga dinilai sebagai langkah nyata aksi pemberantasan korupsi dan upaya meredam laju berita palsu atau hoax yang beredar, baik di media arus utama maupun sosial media.

Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inhil Erwin menyebut, berkenaan dengan aksi pemberantasan korupsi, pencanangan pembuatan aplikasi mobile memang dipandang sebagai tugas dan kewajiban Diskominfops selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama sehingga terdapat transparansi atas kinerja seluruh OPD.

"Apa yang dilakukan Diskominfops sudah sejalan dengan pencanangan aksi pemberantasan korupsi oleh Pemerintah pusat yang berlaku efektif tahun ini. Aplikasi mobile yang dibuat akan berfungsi sebagai alat kontrol kinerja OPD. Semoga tidak ada asumsi negatif seperti penyelewengan kewenangan oleh OPD karena semua sudah transparan," harapnya.

Tunggu payung hukum
Penerapan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi mobile yang digagas dan dimotori oleh Diskominfops Kabupaten Inhil tinggal menunggu payung hukum. Beberapa peraturan akan digodok sebagai landasan. Selain Peraturan Daerah, sejumlah Peraturan Bupati juga akan digunakan dalam konteks pelaksanaan sistem.

Urgensi peraturan tersebut dikemukakan Bagian Hukum Setdakab Inhil Zia. Menurutnya, secara umum, aspek hukum yang substansial diperlukan adalah Peraturan Daerah. "Untuk hal teknis, sejauh analisa saya dari hasil rapat adalah beberapa Peraturan Bupati dengan tetap mengacu pada Perda. Konsideran juga harus memperhatikan hirarki hukum yang berkaitan, seperti UU, PP dan lain sebagainya," tukasnya. (adv/diskominfo)






berita sebelumnya
 
       
 
  fokusriau www.inhlkab.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR � 2013