pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir
Home    
Untuk Kali Kedua, BPK RI Kembali Berikan Pemkab Inhil Opini WTP
Kamis, 31 Mei 2018 - 14:42:22 WIB

Untuk Kali Kedua, BPK RI Kembali Berikan Pemkab Inhil Opini WTP

PEKANBARU-Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau, Kamis (31/5/2018). 

Predikat WTP diraih atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 setelah melalui proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa BPK RI beberapa waktu lalu. Pj Bupati Inhil Rudyanto menyebut, raihan opini WTP merupakan prestasi membanggakan sekaligus membahagiakan. WTP tahun ini merupakan opini kedua kalinya, setelah tahun lalu meraih hal sama. 

"LKPD tahun sebelumnya (2016, red), Pemkab Inhil berhasil meraih WTP. Tahun ini, Pemkab berhasil mempertahankan predikat WTP itu," ujar Pj Bupati Rudyanto dalam sambutannya pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 di Kantor BPK RI Perwakilan Riau, Pekanbaru. 

Dituturkan, perolehan prestasi WTP adalah hasil dari kerja keras bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil dan Bupati Kabupaten Inhil Definitif HM Wardan. Meski masih terdapat beberapa persoalan yang dicatatkan BPK, namun hal itu akan segera dikoreksi sebagai bentuk tindaklanjut dari Pemkab Inhil. 

"Memang ada beberapa catatan yang kita terima, namun itu tidaklah mempengaruhi opini WTP oleh BPK. Catatan tersebut akan segera kita tindaklanjuti, kita koreksi dalam 60 hari kedepan," ulasnya. 

Kepala BPK RI Perwakilan Riau Harry Purwaka menyebut, perolehan opini WTP oleh Pemerintah Kabupaten Inhil dapat dijadikan sebuah momentum transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan. 

"Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tahun 2017 sudah berhasil mempertahankan pencapaian atas penyusunan laporan keuangan. Jadi, tahun lalu sudah mendapat WTP dan tahun sekarang (berhasil, red) mempertahankan WTP lagi," ujarnya. 

Pencapaian Pemkab Inhil dengan meraih predikat WTP, diungkapkan Harry Purwaka, menjadi indikator atas penyelesaian permasalah pada laporan keuangannya. "Tahun 2015 lalu masih ada catatan kalau tidak salah masalah aset. Tapi, itu sudah diselesaikan di 2016, sehingga bisa WTP. Di 2017, tidak ada permasalahan signifikan, yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangannya," ungkap Harry. 

Diharapkan, Pemkab Inhil dapat memanfaatkan hasil laporan pemeriksaan atas LKPD tahun 2017 sebagai acuan untuk meraih prestasi serupa di tahun mendatang. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 ini turut dihadiri oleh Kepala Sub-auditorat Riau 1, Roes Nelly, Wakil Ketua 1 DPRD Inhil, H Ferryandi, Wakil Ketua 3 DPRD Inhil, H Syahruddin, Sekdakab Said Syarifuddin dan sejumlah Kepala OPD serta beberapa pejabat eselon. (adv/diskominfo) 






berita sebelumnya
 
       
 
  fokusriau www.inhlkab.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR � 2013