pemerintah daerah kabupaten kuansing
Home    

DPRD Sahkan APBD Perubahan 2018 Kabupaten Kuansing Sebesar Rp1,36 Triliun
Selasa, 02 Oktober 2018 - 10:32:32 WIB

DPRD Sahkan APBD Perubahan 2018 Kabupaten Kuansing Sebesar Rp1,36 Triliun

KUANSING-DPRD Kuansing mengesahkan APBD Perubahan tahun anggaran 2018 sebesar Rp1,36 triliun, Minggu malam. Pengesahan berlangsung pada rapat paripurna Penyampaian Nota Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kuansing 2018.

Bupati Mursini pada kesempatan itu menyampaikan, rancangan yang disusun berpedoman pada RPJMD 2016-2021, Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Provinsi Riau serta isu-isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuansing Tahun Anggaran 2018.

"Implementasinya, dibutuhkan keterpaduan dan sinkronisasi dengan program kegiatan yang telah tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan PPAS Perubahan yang sudah kita sepakati bersama dalam bentuk Nota Kesepakatan antar Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Kuansing,” urainya.

Dalam anggaran perubahan 2018, Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing diproyeksikan sebesar Rp1.365.183.147.782,87. Pendapatan Daerah Tahun 2018 ini mengalami kenaikan sebesar 2 persen atau sebesar Rp26.705.114.837,78. Kenaikan Pendapatan Daerah bersumber dari kenaikan penerimaan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Riau. Sedangkan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 memgalami kenaikan sebesar 1.32 persen atau sebesar Rp18.027.900.043,84.

Dijelaskan, Rancangan Perubahan APBD mengalami defisit sebesar Rp21.219.825.423,50 yang disebabkan pelunasan tunda bayar tahun sebelumnya dan pemenuhan kekurangan gaji pegawai.

Pada sisi belanja, tingginya tingkat kebutuhan yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, perlu disusun secara selektif sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara. (KUA-PPAS).

"Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ini, yang merupakan skala prioritas adalah pelunasan terhadap tunda bayar tahun sebelumnya dan pemenuhan kekurangan gaji pegawai sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan,” tukasnya.

Dalam penyampaian akhir, Mursini mengharapkan, persamaan persepsi dan keselarasan arah yang disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, terwujudnya percepatan perencanaan, realisasi program dan kegiatan untuk mewujudkan pembangunan yang mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. (*)





Penulis: Jhon Hendri
Editor: Boy Surya Hamta






berita sebelumnya
 
       
 
  fokusriau www.kuansing.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN KUANSING © 2017