pemerintah daerah kabupaten meranti
Home    

Bahas Kawasan Mangrove, Komisi A dan B DPRD Meranti Panggil Dinas Kehutanan dan BPN
Rabu, 27 Mei 2015 - 14:20:29 WIB

Bahas Kawasan Mangrove, Komisi A dan B DPRD Meranti Panggil Dinas Kehutanan dan BPN

SELATPANJANG-Komisi A bersama komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti memanggil Dinas Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional Meranti, Rabu (27/5/2015) di ruang rapat DPRD Meranti dalam rangka rapat dengar pendapat. Hal itu dilakukan untuk membahas kawasan mangrove dan patok lahan yang ada di sejumlah wilayah Meranti.

Rapat dipimpin langsung E. Miratna dan dihadiri anggota komisi terdiri dari Darsini, Zubiarsyah, Marhisyam, Dedi Putra, Azni Syafri, H. Nursalim, Edi Masyhudi, Asmawi dan dari Dinas Kehutanan M. Mu’rad serta dari BPN dihadiri Suwandi. 

Pada pertemuan tersebut, Dinas Kehutanan menjelaskan kronologis status kawasan hutan mangrove di Selat Rengit yang sebelumnya wilayah tersebut merupakan wilayah hutan konversi. Lalu berdasarkan usulan Pemkab Meranti dan Pemerintah Propinsi Riau, status hutan tersebut dinaikkan dari HPK menjadi Hutan Terbatas (HPT) sesuai Peraturan Menteri Kehutanan 29 September 2014 lalu. 

Selanjutnya, wilayah HPT tidak boleh dikuasasi perorangan kecuali untuk kepentingan umum. "Rencananya kami akan membuat kembali papan-papan pengumuman di lahan-lahan tersebut," kata M. Mu’rad.

Sementara BPN menjelaskan, bila ada lahan yang dikuasai masyarakat, harus ada keputusan bersama. Dimana jelas identivikasi fisik yang tidak terdapat hutan bakau di kawasan tersebut. Mengenai patok BPN dan surat-surat lahan perlu dilakukan rapat bersama. Selama ini banyak oknum-oknum menjual patok BPN secara bebas, sebab patok tidak bisa dijadikan acuan dan harus diklarifikasi dengan kepala desa. 

Menangapi persoalan tersebut, DPRD Meranti mengusulkan agar ke depannya kedua instansi ini bisa intensif bekerjasama, khususnya dalam menyamakan peta lahan. Untuk masalah patok, Dewan meminta Dinas Kehutanan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang ingin menguasai kawasan tersebut supaya berkoordinasi dahulu dengan Dinas Kehutanan dan BPN. (adv/azw)






berita sebelumnya
 
       
 
  fokusriau www.merantikab.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN MERANTI 2015