pemerintah daerah kabupaten pelalawan
Home    

Sidak ASN Hari Pertama Kerja, Bupati HM Harris: Hasilnya Akan Dilaporkan ke BKN dan Kemendagri
Kamis, 21 Juni 2018 - 10:05:05 WIB

Sidak ASN Hari Pertama Kerja, Bupati HM Harris: Hasilnya Akan Dilaporkan ke BKN dan Kemendagri

PELALAWAN-‎Bupati HM Harris melakukan inspeksi mendadak (sidak) hari pertama kerja usai cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah. Sidak dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Pemkab Pelalawan, Kamis (21/6/2018).

Dalam sidak kali ini masih ditemukan adanya pegawai yang absen. Karena itu, mereka yang tidak hadir akan diberi sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Sebelumnya, Bupati HM Harris meninjau tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan.

Saat sidak, bupati didampingi Sekdakab Tengku Mukhlis dan perwakilan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Sidak terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok pertama dipimpin Bupati HM Harris dan kelompok kedua dipimpin Asisten Administrasi Bidang Umum Emir Effendi.  

Informasi yang diperoleh menyebutkan, sidak hari pertama pada Dinas Kesehatan diketahui jumlah pegawai sebanyak 116 orang, dimana pegawai yang hadir 72 orang dan tidak hadir 44 orang. 

Untuk Dinas PUPR jumlah pegawai sebanyak 218 orang, mereka yang hadir 188 orang dan tidak hadir 30 orang. Sedangkan pada Dinas Pendidikan tercatat jumlah pegawai 162 orang dan yang hadir 151 orang serta absen 11 orang.

Dalam arahannya usai sidak, Bupati HM Harris mengatakan, secara persentase dibandingkan tahun lalu terjadi penurunan tingkat kehadiran. "Harapan kita bersama bagaimana komitmen pemerintah dalam menerapkan aturan dan sanksi kedisiplinan bagi ASN dan PTT. Untuk PTT, kebijakan tentu berada pada Kepala OPD, sedangkan ASN akan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara," ujarnya.

Evaluasi ASN akan sepenuhnya dipimpin Sekdakab Tengku Mukhlis bersama Asisten Administrasi Umum dan BKD. "Untuk sanksi bagi ASN yang melanggar sudah jelas, karena kita di Pemerintah Daerah juga mencari ASN yang mampu dan mau bekerja untuk membangun Pelalawan," ujarnya. (*)



Penulis: Tengku Arjan
Editor: Boy Surya Hamta 






berita sebelumnya
 
       
 
  fokusriau www.pelalawankab.go.id
PEMKAP PELALAWAN © 2018