pemerintah daerah kabupaten rokan hulu
Home    

Wabup Sukiman Minta Aparatur Desa‎ di Rohul Gunakan Dana Desa Sesuai Aturan
Kamis, 24 Agustus 2017 - 10:23:38 WIB

Wabup Sukiman Minta Aparatur Desa‎ di Rohul Gunakan Dana Desa Sesuai Aturan

PASIR PANGARAIAN-Wakil Bupati H. Sukiman mengimbau seluruh kepala desa atau kades dan perangkatnya untuk tidak salah dalam mengelola bantuan dana desa (DD). Besarnya bantuan dana desa sangat rawan penyelewengan dan rentan dengan masalah hukum.

"Jadi saya minta semua mengikuti aturan yang ada. Saya gak mau melihat ada kepala desa yang terkena tindak pidana korupsi dana desa," imbau Sukiman pada acara Sosialisasi Dana Desa dan‎ Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) diprakarsai Kejaksaan Negeri Rohul dan Pemkab Rohul yang berlangsung di Convention Hall Islamic Center, Pasir Pangaraian, Kamis (24/8/2017).

Kepala Kejari Rohul Freddy Daniel Simanjuntak, Kasi Intel Kejari Rohul Agus Kurniawan, Kasi Pidsus Nico Fernando SH, Kasi Pidum M. Fitri Adhy SH dan para camat serta kades‎ berikut aparatur desa menghadiri sosialisasi tersebut.

Sukiman mengingatkan seluruh aparatur desa yang hadir dalam sosialisasi tersebut untuk segera mengimplementasikan hasil sosialisasi dengan narasumber Kasi Intelijen Kejari Rohul Agus Kurniawan.

Menurutnya, sosialisasi sangat penting dilakukan, mengingat bantuan dana desa disalurkan pemerintah pemerintah ke seluruh desa di Indonesia sekitar Rp60 triliun dan Rp1,2 triliun, di antaranya disalurkan ke seluruh desa yang ada di Riau.

Diakui, sosialisasi sangat perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman ke seluruh desa, sehingga bantuan pemerintah pusat benar-benar dipakai untuk membangun desa, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

"Bantuan dana desa harus dipakai sesuai perencanaan dan diharapkan mewujudkan visi-misi Bupati dan wakil Bupati Rohul yaitu 'Kencang Memmbangun Desa, Lincah Menata Kota'. Saya yakin kalau seluruh desa minta pengawalan TP4D, tidak akan ada desa yang terjerat hukum karena penyelewengan dana desa," ulasnya.

Ketua TP4D Rohul Agus Kurniawan mengatakan, TP4D merupakan le‎mbaga pencegahan tindak pidana korupsi dan penyelewengan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Tim TP4D Rohul dibentuk berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015, instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional, Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/ A/ JA/10/ 2015 tanggal 1 Oktober 2015, tentang pembentukan TP4D Kejaksaan RI.

Tugas dan fungsi TP4D untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif. TP4D juga memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD. Termasuk materi tentang perencanaan, pelelangan, pekerjaan, pengawasan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara. "Semoga melalui sosialisasi ini Rokan Hulu bisa zero kasus," urai Agus Kurniawan.

Kepala Kejari Rohul Freddy Daniel Simanjuntak mengatakan, TP4D Kejari Rohul akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan penggunaan dana agar tidak tidak terjadi penyelewengan.

Menurut Freddy, pengelolaan dana desa sudah ada mekanismenya, dan aturannya sudah jelas, apalagi ada tim pendamping di setiap desa. "Kalau memang ada namanya temuan-temuan ataupun laporan-laporan dari masyarakat ataupun dari LSM atau dan sebagainya ya kami akan menindaklanjuti. Kalau soal aturan main kan sudah jelaskan," tukasnya.

Freddy meminta aparatur desa tidak menganggap bantuan dana desa uang sendiri, sehingga bantuan dicairkan untuk pribadi, namun lebih mementingkan‎ untuk pembangunan desa. "Saya berharap ke depannya nanti terjadi apa zero penyimpangan," tukasnya. (adv/hms)






berita sebelumnya
 
       
 
  fokusriau www.rokanhulukab.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU 2013