PEKANBARU-Komunitas Janda menggelar aksi protes dengan mengusung tagar SaveJanda. Founder Komunitas Janda, Mutiara Proehoeman menyampaikan langsung protes terhadap program poligami PKS yang terdapat dalam program UPA PKS nomor delapan.
Protes program Poligami PKS dari Komunitas Janda tersebut, kata Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS, Surahman Hidayat menjadi alasan pihaknya mencabut program poligami.
“Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat. Kami memutuskan mencabut anjuran poligami tersebut. Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia,” kata Surahman, Kamis (30/9/2021).
Menurut Surahman, PKS kini fokus meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, terutama anak-anak yatim. “Perhatian utama kami adalah membantu meringankan kesulitan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemi,” ulas Surahman.
Sebelumnya, Mutiara Proehoeman menyatakan, program poligami PKS dinilai merendahkan perempuan berstatus janda.
“Sebagai partai politik, seharusnya PKS lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan berstatus janda di Indonesia akibat stigma negatif terhadap mereka,” ujar Mutiara dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/9/2021).
“Narasi-narasi misoginis seperti imbauan kader untuk ber Poligami dengan janda ini hanya memperburuk stigma tersebut,” tambah dia.
Ternyata Dicetuskan Kelompok Perempuan
Program Poligami yang dibuat PKS bukan tiba-tiba, namun sudah melalui kajian oleh Komisi Bina Keluarga Sakinah PKS yang anggotanya mayoritas perempuan.
Program Poligami ini tidak sembarangan, karena memiliki aturan ketat dan syarat tertentu selain syarat poligami menurut Islam.
Program Poligami PKS terdapat dalam program UPA nomor delapan, tertulis ‘Anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu (Poligami) mengutamakan pilihannya kepada aromil/janda atau awanis’.
Ketua DSP PKS Surahman Hidayat saat ditanya terkait program Poligami itu menyebut, program tersebut sebelumnya telah melalui kajian dan persetujuan dari Presiden PKS.
“Saya sebagai ketuanya sudah tanda tangan. Jadi sudah melalukan kajian, sudah oke dan kita sudah komunikasikan dengan Presiden DPP (PKS), Ketua MPP memberikan masukan-masukan. Jadi pekan kemarin sudah bisa dilakukan tanda tangan,” kata Surahman.
Dijelaskan, dalam ajaran Islam hukum berpoligami diperbolehkan atau mubah. Namun, berpoligami juga harus memiliki kemampuan dan kelayakan, sehingga persyaratan yang ditetapkan sangat ketat.
Selain itu, etika tujuan program itu, kata Surahman, untuk membantu fakir miskin dan anak yatim. “Jadi mereka yang memang ada kemampuan, yang ada hasrat, ada kelaikan. Makanya persyaratannya itu sangat ketat,” ucapnya.
“Jadi kita bikin semacam etika begini-begini diantaranya bagi punya kemampuan ya silakan bantu fakir miskin, bantu itu anak yatim dan seterusnya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Surahman memastikan, kebijakan itu tak ada penolakan dari kader-kader perempuan PKS. Sebab, kebijakan tersebut telah melalui kajian oleh tim yang mayoritas diisi oleh kader perempuan.
“Itu kan bahkan dibuat tim yang disebut Komisi Bina Keluarga Sakinah. Itu mayoritas dari anggota komisi itu dari perempuan kader-kader yang tentu saja pengurus yang sudah punya pengalaman,” tukasnya. (*)
Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Tribunnews.com
