INDRAGIRI HULU-Bupati Rezita Meylani bersama Wabup Junadi Rachmat terus melakukan berbagai inovasi, untuk memenuhi semua sektor kebutuhan masyarakat. Ini dilakukan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Inhu Cemerlang.
Sesuai visi dan misinya, bukan hanya infrasruktur dan sektor pendidikan saja yang menjadi perhatian. Namun peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha kecil dan menengah (UKM) yang sempat porak poranda dihantam pandemi Covid 19, juga menjadi target pemulihan melalui berbagai program pembangunan.
Selain itu, sektor kesehatan masyarakat di daerah terpencil juga menjadi prioritas pembangunan. Untuk kesehatan, Bupati Rezita terus berinovasi bersama Dinas Kesehatan untuk membuat program bagi masyarakat di daerah terpencil.
Salah satunya, pertemuan lintas sektor/lintas program komunitas populasi malaria tingkat kabupaten tidak lagi berpusat di ibukota kabupaten atau pusat pemerintahan, tapi terpusat di kecamatan. Seperti kegiatan di Batang Gansal yang dipusatkan di aula kantor Camat Batang Gansal, Selasa (5/10/2021).
Pertemuan yang membahas soal malaria itu dibuka bupati dan dihadiri Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Inhu dan Dinas Sosial Inhu sebagai narasumber.
Sementara pesertanya merupakan masyarakat di desa terpencil dan selama ini jauh dari jangkauan, seperti Desa Rantau Lansat, perangkat desa, tokoh adat, kader, LSM Warsi, Bappeda, TNBT dan Camat Batang Gansal.
“Tujuan pertemuan ini salah satunya untuk mempercepat masyarakat bebas dari malaria. Tahun kita 2024 bebas malaria,” ujar Rezita.
Kepala Dinas Kesehatan Inhu Elis Julinarti sebelumnya mengatakan, kegiatan komunitas populasi khusus malaria di Inhu digelar sesuai PP Nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular dan Keputusan Mentri Kesehatan Nomor:293/Menkes/SK/IV/2009 tentang eliminasi malaria di Indonesia.
Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 41 tahun 2018 mengatur tentang pelaksanaan deteksi dini dan pemberian obat malaria oleh kader malaria pada daerah dengan situasi khusus.
Selama ini, Dinas kesehatan Inhu bekerja sama dengan lintas sektor dan lintas program memberikan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Inhu untuk pencegahan dan pengendalian penyakit, termasuk malaria.
Dijelaskan, perlahan kasus malaria di Inhu terus menurun. Namun demikian, malaria masih ditemukan di daerah terpencil. Pemerintah pusat menargetkan percepatan eliminasi malaria sampai 2025. Sementara Pemkab Inhu menargetkan eleminasi malaria setahun lebih cepat, yakni 2024.
Karena syarat eliminasi harus bebas malaria 3 tahun berturut turut, maka Pemkab Inhu harus bekerja keras. Salah satu yang dilakukan memusatkan kegiatan pengananan malaria di Kecamatan Batang Gansal. Sebab di daerah ini, kata Elis, masih ditemukan kasus malaria, tepatnya di Dusun Desa Rantau Lansat.
“Tujuan kegiatan kali ini untuk menurunkan angka kesakitan malaria. Kita berharap ada langkah tepat dalam percepatan penurunan kasus malaria, sehingga Inhu khususnya daerah yang masih terdeteksi malaria seperti di 6 dusun di Desa Rantau Langsat, Batang Gansal yang berada di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) bisa bebas malaria,” harapnya.
Sebagai langkah konkrit, Dinas Kesehatan telah melakukan pemberdayaan masyarakat secara langsung dan membentuk kader malaria serta menggelar kordinasi lintas sektor dengan dinas terkait.
Sementara itu, Sekeretaris Dinas Sosial Inhu Sutrisno SS.MH mengatakan, dalam hal ini pihaknya memiliki kaitan. Karena berhubungan persoalan kemiskinan dan pengananan masalah sosial masyarakat.
Dikatakan, soal akses jalan juga sangat penting di kawasan ini. Dulu akses masyarakat terbatas, khususnya dua Desa Talang Jerinjing dan Rakit Kulim. Namun kepedulian Pemkab Inhu membangun jalan, maka kedua desa tersebut telah mengalami kemajuan.
Kini tinggal 6 dusun di Desa Rantau Langsat yang masih perlu ditingkatkan sarana pembangunan. “Dinas Sosial telah berusaha berjuang ke Kementrian Sosial untuk mendukung pengembangan kebutuhan sosial masyarakat desa terpencil,” ujarnya.
Saat ini, menurut Sutrisno, telah dilakukan pemetaan untuk program pengembangan sosial dan kebutuhan sosial serta kearifan lokal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.
Selain itu, Dinas Sosial telah melakukan optimalisasi pemutahiran data TTKS dan pemutahiran data dokumen penduduk bagi keluarga kurang mampu agar bisa menerima bansos dari pemerintah.
Bupati Rezita Meylani mengatakan, ada 8 program pembangunan yang masuk dalam visi dan misinya. Program itu juga sudah masuk dalam RPJMD 2021-2026 dan segera dijadikan Peraturan Daerah atau Perda.
Salah satu program dimaksud menyangkut kesehatan, termasuk malaria yang harus dibrantas. Eliminasi malaria dan percepatan pencapaian milennium development goals menjadi target terdekat yang harus direalisasikan.
“Berbagai upaya sudah dilakukan. Melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi pemberantasan malaria. Mulai dari penemuan kasus, pemeriksaan laboratorium, pengobatan dan pengendalian vektor (nyamuk dan jentik) serta penggunaan kelambu berinsektisida.” urainya.
Saat ini bantuan kelambu telah dibagikan kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas sektor/lintas program komunitas populasi khusus malaria kali ini dilakukan untuk percepatan pengendalian dan penanganan malaria.
Untuk pencapaian target eliminasi di daerah khusus dengan keterbatasan akses pelayanan, Rezita mengaku sudah melakukan berbagai upaya percepatan penanggulangan, khusunya dalam pelaksanaan deteksi dini dan pemberian obat anti malaria melalui kader.
“Mudah-mudahan masyarakat Inhu bisa segera bebas dari malaria. Kita berharap target tahun 2024 Inhu bebas malaria bisa terealisasi. Tentu ini butuh dukungan dan kerjasama semua pihak, terutama masyarakat,” harapnya.(adv/diskominfo)
