Fraksi PKB Soroti Pembangunan di Inhu Belum Dirasakan Masyarakat, Dodi: Jawaban Pemerintah Normatif

oleh -501 views
Adek Chandra (kiri) mwnyampaikan pandangan umum fraksi dan Wabup Junaidi Rachmat (kanan) memberikan jawaban padangan umum fraksi dalam sidang paripurna dewan tentang nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2022. (Foto: Obrin/FokusRiau.Com)

INDRAGIRI HULU, FOKUSRIAU.COM-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, masyarakat Inhu masih banyak yang belum merasakan dampak pembangunan pemerintah. Karena itu, diharapkan program pembangunan tahun 2022 yang dituangkan dalam RAPBD bisa menyentuh masyarakat.

Hal itu disampaikan Adek Chandra, Wakil Ketua Fraksi PKB di DPRD Inhu melalui pandangan umum fraksi pada paripurna Nota Keuangan RAPBD tahun anggaran 2022 yang berlangsung di gedung DPRD, Rabu (10/11/2021).

Dikatakan, Pemkab Inhu harus mencari solusi tepat dalam memperbaiki kondisi daerah yang tak menunjukan perbaikan dari tahun ke tahun. Seperti pembangunan infrasruktur Jalan Pemda Lubuk Batu Jaya dan Batang Gansal.

Sudah berkali kali disampaikan kepada pemerintah, sampai kini belum juga teralisasi.
Kemudian jembatan gantung ambruk dan jalan satu satunya yang menjadi akses masyarakat Persajian dan Silunak rusak juga harus segara dikerjakan.

Termasuk Jalan Pelangko yang sudah 96 tahun dan kondisinya jauh dari layak. Setiap musrenbang selalu diusulkan untuk diaspal, sampai kini tak kunjung terealisasi. 

Selanjutnya, ruas jalan Kuala Cinaku menuju pelabuhan penyebarangan Desa Tanjung, Tanjung Sari dan jalan di Tambak.

“Kondisinya sangat memprihatinkan dan berdampak pada keterlambatan hasil pertanian ke luar kota. Banyak lagi persoalan, termasuk masalah di masyarakat Seberida dan Lubuk Batu Jaya, terkait tumpang tindih kawasan juga harus segera diselesaikan pemerintah,” ujarnya.

Untuk bidang pendidikan, PKB menyoroti belum berimbang pembagian alokasi dana APBD. Sebagai contoh, SDN 006 kelas jauh Petonggan yang dekat dengan kantor camat Rakit Kulim. Dengan 108 peserta didik dan sudah memiliki satu alumni, sampai kini tak tersentuh APBD.

“Mirisnya, bangunan sekolah berlantaikan tanah, dinding kayu bulat lapuk dimakan rayap, ukuran kelas tidak standar, meja kursi tidak layak, kantor dan WC tidàk ada sama sekali. Sehingga peserta didik harus belajar beralaskan tikar di lantai,” urainya.

Begitu juga kondisi Akademi Kebidanan Indrasari di Rengat. Kondisi bangunan sudah tidak layak pakai, karena sebagian atap bocor dan lantai hancur. Sehingga mahasiswa tidak nyaman belajar. Fraksi PKB juga minta pemerintah memperhatikan Palang Merah Indonesia (PMI) Inhu.

9 / 100