Kondisi SDN 006 Petonggan Memprihatinkan, Komisi IV DPRD Inhu Prioritaskan di Pembahasan RAPBD 2022

oleh -88 views
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

INDRAGIRI HULU, FOKUSRIAU.COM-Kondisi bangunan SD Negeri 006 Petonggan kelas jauh yang sangat memprihatinkan mendapat tanggapan serius anggota Komisi IV DPRD Inhu. Sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, komisi IV akan membahas persoalan pembangunan sekolah tersebut agar bisa masuk dalam prioritas pembangunan yang dibiayai APBD tahun anggaran 2022.

“SD Negeri 006 Petonggan kelas jauh akan menjadi salah satu prioritas pembahasan. Saat rapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kita akan membahasnya. Apalagi dalam pandangan umum fraksi di sidang paripurna, kemarin sudah disampaikan soal kondisi sekolah di Inhu yang jauh dari pembangunan,” ujar anggota Komisi IV DPRD Inhu, Trumen Victor S.IP, M.Si kepada FokusRiau.Com, Sabtu malam.

Kader partai Perindo daerah pemilihan (dapil) III tersebut mengatakan, saat ini banyak wilayah ecamatan masih tertinggal dalam pembangunan infrasruktur, terutama gedung sekolah. Salah satu contoh SD Negeri 006 Petonggan yang kondisinya memprihatinkan dan tidak layak.

Padahal, di sekolah ada 180 peserta didik menuntutu ilmu. Bahkan sudah ada satu angkatan alumni. Namun kondisi bangunan masih memprihatinkan. Lantainya tanah, dinding kayu yang sudah dimakan rayap tanpa dilengkapi kantor guru maupun WC.

Pada zaman sekarang, kata Trumen seharusnya sudah tidak ada lagi bangunan sekolah seperti ini.

Sementara itu, anggota komisi IV lainnya Halasson Sinaga mengatakan, dalam pembahasan nanti persoalan SDN 006 Petonggan tersebut akan dipertanyakan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Dalam pembahasan, kita lihat RKA apakah sudah dimasukkan dalam program pembangunan RAPBD tahun anggaran 2022 atau belum. Kalau tidak ada masuk akan diusulkan,” ujar anggota fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Anggota DPRD Inhu daerah pemilihan (dapil) III Dodi Irawan mengatakan, seharusnya Korwil Pendidikan Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten lebih pro aktif melihat kondisi SDN 006 Petonggan kelas jauh, terutama menyangkut masalah administrasi sekolah.

Baik masalah hibah lahan sekolah maupun nomen klaturnya. Dengan demikian, masalah yang ada tidak lambat diselesaikan atau terbengkalai.

Persoalan nomen klatur, kata Dodi, bukan masyarakat yang membuat, tapi tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Jadi jangan biarkan berlarut larut. Apalagi SDN 006 itu bukan tahun kemarin berdiri, tapi sudah bertahun tàhun bahkan sudah ada satu alumni. Kasihan mereka belajar dalam kondisi memprihatinkan,” ungkap Dodi. (*)

Penulis: Obrin
Editor: Boy Surya Hamta

6 / 100