PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Sejak beberapa hari terakhir, antrean kendaraan mewarnai sejumlah SPBU di Pekanbaru dan Pelalawan. Antrian terjadi pada mesin pengisian BBM jenis solar.
Pertamina mengaku melakukan pengurangan kuota untuk mensiasati kecukupan kuota sampai akhir 2022 mendatang.
Section Head Commrell Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Agustiawan mengatakan, langkah itu harus diambil. Karena jika bertahan dengan jumlah distribusi yang biasanya, besar kemungkinan kuota sampai akhir tahun tidak mencukupi.
“Terkait kelangkaan bio solar, dari kuota yang ada kita prediksi kita bio solar hanya bisa bertahan sampai Oktober, karena belum ada penambahan kuota dari pemerintah pusat. Maka dari itu, kami mengatur kembali jumlah distribusi harian,” kata Agustiawan dikutip FokusRiau.Com dari TribunPekanbaru.com, Selasa (2/7/2022).
Menurut Agustiawan, bulan Juni dan Juli, jumlah distribusi bio solar adalah 2.800 liter per hari. Sementara kuota harian yang ditetapkan pemerintah hanya 2.200 per hari.
“Kalau kami bertahan diangka 2.800 per hari, diperkirakan bahkan tidak sampai akhir September sudah habis. Karena itu, suka tak suka kami harus lakukan penganturan kembali kuotanya,” ulasnya.
Namun demikian, kendati distribusi harian berjumlah 2.400 liter per hari, namun jumlah tersebut dikatakan Agustiawan masih berada di atas angka yang ditetapkan pemerintah.
“Walau sekarang diturunkan 2.400 liter per hari, tapi 2.400 itu pun sudah diatas yang ditetapkan pemerintah. Yang pastinya ini upaya kami yang dilakukan agar kuota yang ditetapkan tersebut bisa bertahan sampai akhir tahun,” ujarnya.
Dikatakan, saat ini yang dibutuhkan adalah pola pengawasan yang lebih diperketat, bagaiamana agar yang tidak berhak mendapatkan BBM subsidi tidak ikut mengisi BBM jenis bio solar tersebut
“Pola pengawasan harus lebih ketat lagi. Sehingga BBM subsidi tepat sasaran. Jangan lagi masyarakat dengan kendaraan mewah agar tidak gunakan BBM bio solar,” ujarnya.
Kelangkaan tersebut, kata Agustiawan, kemungkinan juga terjadi akibat kenaikan harga Dexlite, yang sebelumnya dihargai Rp 13 ribuan saat ini menjadi Rp 15 ribuan per liter.
“Sehingga ini juga menjadi penyebab beralihnya kendaraan yang sebelumnya menggunakan BBM non subsidi ke BBM subsidi. Selain itu, kalangan industri juga ikut menggunakan bio solar, padahal ada aturan yang melarang mereka gunakan BBM bersubsidi tersebut,” imbuhnya.
Ditambahkan, stakeholder juga harus terlibat langsung dalam pengawasan. Karena Pertamina juga tidak bisa sendiri dalam menuntaskan persoalan ini. Apalagi Pertamina juga fokus pada produksi dan penyaluran atau distribusi.
“Pengawasan harus diperkuat. Tidak bisa Pertamina sendiri tapi harus terlibat stakeholder yang lain. Apalagi kami juga fokus pada produksi dan penyaluran. Kami mengimbau masyarakat yang tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi, tidak ikut ngantre BBM subsidi tersebut,” ujarnya. (tpc/bsh)
