JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-Para warganet kini tengah ramai membicarakan mengenai deretan website pemerintah dengan domian .go.id yang mempromosikan situs judi online.
Masalah ini diungkap seorang pengguna Twitter @lantip.
“Hai @kemkominfo @BSSN_RI nyenyak tidur kalian? Situs pemerintah promosikan judi, ini sejak kapankah?,” tulis akun tersebut dikutip, Minggu (12/2/2023).
Untuk membuktikan utas di Twitter tersebut, Tekno Liputan6.com mencoba memasukkan keywords “situs judi slot gacor” di mesin pencarian Google.
Hasilnya, deretan website pemerintah banyak yang mempromosikan situs judi online, baik pemerintah daerah maupun pusat.
Mulai dari website Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah hingga situs web Kemenag RI dan Kemendagri dengan domain .go.id. Tak hanya website pemerintah, situs web milik sejumlah lembaga pendidikan juga mempromosikan judi online.
Pengamat Keamanan Siber, Alfons Tanujaya mengungkapkan penyebab masalah ini karena keamanan situs pemerintah yang sangat lemah.
Dijelaskan, pelaku kejahatan atau hacker dengan mudah bisa mencari situs-situs lemah yang berakhiran .go.id menggunakan alat scan khusus.
“Sebenarnya mencari kelemahan situs tidak sulit. Jadi memang di-scan situs-situs yang memiliki kelemahan untuk disisipin halaman promosi judi. Dan yang mencari itu memang sudah berpengalaman,” ujar Alfons dilansir FokusRiau.Com dari Liputan6.com.
Alfons menilai, masalah tersebut kerap terjadi dan hingga saat ini belum juga selesai. Dalam hal ini pemerintah harus saling bekerja sama.
“Ini memang masalah yg tidak berkesudahan dan harusnya bisa diselesaikan dengan tuntas kalau memang pihak berwenang mau menindaklanjuti dengan serius,” katanya.
“Pihak berwenang tinggal menelusuri alamat penerima pendaftaran dan akan dengan mudah mengidentifikasi siapa yang menjalankan program judi online ini, nomor WA dan nomor rekening yang digunakan untuk menerima uang. Lalu berkerjasama dengan PPATK untuk ditelusuri jejak keluar masuk uang judi online ini,” tutur Alfons.
Dia menyebut, pelaku yang menjalankan adalah beberapa orang yang sama. Mereka menyewa tim ahli untuk menerobos dan mencari situs-situs pemerintah atau pendidikan yang memiliki kelemahan dan bisa disusupi informasi judi.
“Kemudian semua situs yang lemah tersebut diinjeksi dengan situs yang telah dipersiapkan,” Alfons memungkaskan.
Sampai berita ini naik, belum ada tangapan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) atau Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. (bsh)
