News  

Demokrat Move On, Kini Dukung Prabowo?

Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hadir mendampingi timnya Jakarta LavAni Allo Bank dalam pertandingan pembuka Proliga 2023 menghadapi Jakarta BNI 46, Kamis (5/1/2023) di Gor Sabilulungan, Kompleks Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. (Foto: Kompas.com/Adil Nursalam)

JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-Partai Demokrat telah move on. Sempat menyendiri usai keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan dari bakal calon presiden Anies Baswedan, Demokrat dikabarkan sudah punya tambatan baru.

Demokrat disebut bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), mendukung pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Meski sikap ini belum resmi, namun, kabar merapatnya Demokrat ke koalisi pendukung Prabowo telah diumumkan elite partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju.

Isyarat dukungan ini tampak sejak Anies dideklarasikan sebagai bakal capres oleh Partai Nasdem, Oktober 2022. Demokrat pun resmi menyatakan dukungan buat mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada akhir Januari 2023.

Bersamaan dengan itu, partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga sepakat membentuk koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sejak saat itu, nama AHY santer dikabarkan jadi bakal cawapres yang potensial mendampingi Anies. Keduanya kerap tampil “mesra” di hadapan publik, pun baliho Anies-AHY banyak bertebaran di jalanan.

Namun, akhir Agustus 2023, muncul kabar mengejutkan. Bukan AHY yang ditunjuk Anies jadi cawapres, melainkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Padahal, PKB sedianya telah berkoalisi dengan Partai Gerindra, mendukung pencapresan Prabowo. Sementara, Demokrat mengeklaim, Anies sebelumnya telah meminta AHY buat jadi rekan duetnya. Penunjukan Cak Imin sebagai cawapres Anies disebut sebagai keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Merasa dikhianati, Jumat (1/9/2023), Demokrat resmi mencabut dukungan buat Anies, sekaligus hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

“Yang kita rasakan sekarang ini mereka tidak sidiq, tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati, tidak memegang komitmen dan janji-janjinya,” kata Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat yang digelar di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

Adapun Anies dan Cak Imin resmi mendeklarasikan diri sebagai bakal capres-cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada Sabtu (2/9/2023).

Move on ke Prabowo?
Namun demikian, Demokrat tak berlama-lama patah hati. Tiga hari setelah memutuskan berpaling dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, AHY mengaku sudah move on.

Putra sulung SBY itu menyebut, partainya membuka peluang untuk bergabung dengan koalisi lain. Namun, ia menekankan, Demokrat akan tetap berpolitik mengusung cita-cita perubahan dan perbaikan.

“Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang visi kebangsaan dan etika politik,” kata AHY di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Merespons manuver Demokrat ini, dua poros koalisi membuka pintu lebar-lebar. Baik koalisi pendukung Prabowo maupun koalisi pendukung bakal capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mempersilakan Demokrat bergabung.

Seiring berjalannya waktu, arah dukungan Demokrat tampaknya condong ke Prabowo. Oleh elite partai politik Koalisi Indonesia Maju, Demokrat disebut telah bergabung ke poros mereka.

Para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju bahkan menggelar pertemuan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023) sore untuk menyambut bergabungnya Demokrat.

Hadir pada pertemuan itu, Prabowo sebagai bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.

Keempat partai ditambah Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju. Selain keempat tokoh tersebut, hadir pula Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana.

Kabarnya, dalam pertemuan itu hadir juga SBY yang tak lain merupakan Ketua Majelis Tinggi sekaligus mantan Ketua Umum Partai Demokrat.

“SBY sudah di Hambalang,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, kepada Kompas.com, Minggu (17/9/2023).

“Ahlan wa sahlan saudaraku Partai Demokrat bergabung ke KIM,” tuturnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengatakan, salah satu alasan bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju ialah karena SBY nyaman dengan Prabowo. Viva bilang, SBY bakal ikut memperjuangkan kemenangan Menteri Pertahanan itu.

“Pak SBY sendiri menyatakan akan ikut turun gunung untuk mau memperjuangkan Pak Prabowo menjadi Presiden,” kata Viva Yoga saat ditemui di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Koordinator juru bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, arah dukungan Partai Demokrat akan ditentukan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) partai pada Kamis (21/9/2023).

“Untuk keputusan resmi Demokrat bergabung dengan koalisi atau kerja sama untuk Pilpres 2024, akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, pada Rapimnas Partai Demokrat, hari Kamis, 21 September 2023,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Minggu (17/9/2023).

Herzaky mengakui, SBY turut hadir dalam pertemuan bersama para ketua umum partai politik pendukung Prabowo di Hambalang, Minggu sore.

Namun, menurutnya, kehadiran itu hanya silaturahmi biasa, bukan menandakan bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju.

“Agenda hari ini adalah silaturahmi kebangsaan bersama presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Herzaky.

Lebih berpeluang
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, kunjungan SBY dalam pertemuan elite partai Koalisi Indonesia Maju mengisyaratkan dukungan Demokrat buat Prabowo.

Ketimbang ke koalisi PDI-P, Demokrat memang dinilai lebih berpeluang berkongsi dengan Partai Gerindra. Menurut Umam, langkah Demokrat ini tak lepas dari kebuntuan komunikasi antara SBY dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang terbangun sejak Pemilu 2004 lalu.

“Demokrat tampak kerepotan mengakses komunikasi langsung dengan Megawati yang menjadi veto player sekaligus penentu arah gerbong koalisi Ganjar. Konon ada barikade kuat di lingkaran Megawati yang membuat komunikasi politik PDI-P kurang fleksibel,” kata Umam kepada Kompas.com, Minggu (17/9/2023).

“Mungkin saja Megawati belum selesai dengan dirinya ketika menyikapi sejarah konflik politik masa lalu. Kondisi ini tentu berdampak serius pada cara pandang Demokrat yang menghendaki koalisi yang setara dan saling menghormati,” tuturnya.

Selain itu, Umam menyebut, mengutip survei sejumlah lembaga, basis pemilih loyal Demorkat lebih banyak yang mendukung Prabowo ketimbang Ganjar. Dengan situasi demikian, akan lebih aman jika Demokrat berganti haluan ke Prabowo. Sebab, di kalangan akar rumput, manuver ini lebih minim guncangan dan turbulensi.

Demokrat sendiri telah menempatkan diri pada basis paradigma politik “tengah-moderat”, di mana spektrum tengah saat ini diklaim tim Prabowo.

Sementara, PDI-P sebagai pengusung utama Ganjar mengeklaim diri sebagai gerbong “kiri-progresif”, sedangkan Anies merepresentasikan kekuatan politik Islam. “Karena itu, wajar jika Demokrat merasa tidak ada hambatan serius secara ideologis dengan koalisi Prabowo,” ujar Umam.

Ke depan, kata Umam, tantangan Demokrat adalah bagaimana meletakkan konsep “perubahan untuk perbaikan” yang mereka usung agar bisa melebur dengan semangat keberlanjutan yang diusung Koalisi Indonesia Maju yang identik dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Jika Demokrat bisa menjelaskan konsep perubahan dan perbaikan sebagai manifestasi dari konsep change and continuity, maka tidak akan ada kendala memadai dalam upaya Demokrat untuk melebur dengan koalisi pengusung Prabowo Subianto,” tutur dosen Universitas Paramadina itu. (kompas.com/bsh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *