JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia mencapai US$396,4 miliar atau setara Rp6.090 triliun (asumsi kurs Rp15.365 per dolar AS) pada Juli 2023.
Angka itu tumbuh 0,9 persen dibandingkan posisi utang Indonesia pada akhir kuartal II 2023 yang mencapai US$396,3 miliar. Lajunya melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,5 persen
“Kontraksi pertumbuhan bersumber dari ULN sektor swasta. Perkembangan posisi ULN pada Juli 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono melalui keterangan resmi, Jumat (15/9/2023).
Utang luar negeri swasta melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Juli 2023 US$193,9 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,9 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya, 5,8 persen (yoy).
Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang mencatat kontraksi pertumbuhan lebih dalam sebesar 10,5 persen (yoy) dibandingkan dengan 9,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; jasa keuangan dan asuransi; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,1 persen dari total ULN swasta.
Utang swasta juga tetap didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,6 persen terhadap total utang swasta.
Sementara, posisi utang pemerintah tercatat sebesar US$193,2 miliar atau secara tahunan tumbuh 4,1 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,8 persen (yoy).
Perkembangan utang tersebut antara lain dipengaruhi penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pembiayaan program dan proyek.
Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, efisien dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, utang luar negeri berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.
Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,1 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (14,2 persen), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen).
“Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh utang memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total utang pemerintah,” ujarnya dikutip FokusRiau.Com dari CNNIndonesia.
Erwin memastikan, struktur utang Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Hal itu tercermin dari rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,2 persen, dari 29,3 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,8 persen dari total ULN.
“Dalam rangka menjaga agar struktur utang tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” ujarnya. (bsh)
