News  

Gibran Dalam Bayang-Bayang Politik Dinasti

Gibran saat berbicara dengan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung. (Foto: Tvonenews)

JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-Seperti sangkaan banyak kalangan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat calon presiden dan wakil presiden pekan lalu telah membuka langkah Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming menuju RI-2.

Pertanyaan soal praktik politik dinasti kembali menyeruak, usai Gibran secara resmi diusung Partai Golkar sebagai pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto, kemarin. Gibran sendiri agaknya tak ambil pusing soal anggapan tersebut.

“Biar warga yang menilai ya,” jawab Gibran dikutip FokusRiau.Com dari laman Republika usai dicecar berkali-kali mengenai isu politik dinasti di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2023) malam.

Putra sulung Presiden Jokowi itu tak banyak bicara kemudian. Dia hanya menelungkupkan tangan, tanda dia tidak mau banyak berkomentar. “Makasih ya,” katanya singkat.

Diusungnya Gibran oleh Partai Golkar kemarin memang terkesan mendadak. Kendati demikian, berkumpulnya ratusan pemuda dalam deklarasi mendukung Prabowo-Gibran di Tugu Proklamasi semalam mengisyaratkan ada persiapan yang tak sebentar.

Ribuan pemuda sudah mendatangi Tugu Proklamasi sejak sekira waktu Maghrib. Mereka tergabung dalam berbagai kelompok pemuda, seperti mahasiswa, pegiat media sosial, pengusaha, kaum buruh bahkan pedagang kaki lima.

Kawasan Tugu Proklamasi sontak menjadi lautan manusia. “Kami siap bahu-membahu siap bergotong-royong untuk melakukan kerja elektoral demi kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pilpres mendatang. Tugu Proklamasi, 21 Oktober 2023,” bunyi deklarasi yang dibacakan bersama audiens.

Acara deklarasi itu diramaikan dengan penampilan sejumlah band dan penyanyi lokal. Secara umum, acara diisi dengan testimoni dan pendapat audiens tentang sosok Gibran. Di tengah-tengah acara, diselipi penayangan 17 program prioritas yang berhasil dicapai Gibran saat memimpin Kota Solo.

Gibran kemudian tiba sekira pukul 21.10 WIB. Dalam kesempatan itu, Gibran sempat menyampaikan bahwa usai diusung secara resmi oleh Partai Golkar sebagai cawapres Prabowo, dirinya melakukan silaturahmi ke sejumlah ketua umum partai koalisi.

Mulai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Muter-muter ke ketum koalisi. Baik (hasilnya),” ujarnya.

Beberapa jam saja sebelum acara itu, Gibran baru mendapat sokongan Partai Golkar, pemilik suara dan kursi parlemen terbanyak dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendukung Prabowo.

Sikap resmi itu diumumkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di markas partai berlogo beringin itu, Palmerah, Jakarta Barat.

Dalam Rapimnas yang turut dihadiri Prabowo itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya telah membahas secara seksama dan mengedepankan kepentingan lebih besar dalam menentukan sosok cawapres. Dirinya juga sudah rapat dengan semua ketua DPD Partai Golkar pada Jumat malam.

“Kami rapat cukup lama, hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk dipasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden RI,” kata Airlangga.

Airlangga lantas meminta persetujuan semua pimpinan Partai Golkar yang hadir. Semua menyebut setuju. Airlangga lantas mengetuk palu sidang sebagai tanda bahwa partainya resmi mengusung Prabowo-Gibran. Tak lama, di belakang Airlangga muncul gambar foto Prabowo dan Gibran serta tulisan pasangan capres-cawapres Pilpres 2024.

Prabowo menyatakan, akan membahas nama Gibran Rakabuming dalam rapat penentuan cawapres yang melibatkan semua ketua umum partai politik KIM.

“Tentunya usul ini (Gibran cawapres) akan kita bawa ke forum ketua umum partai,” kata Prabowo usai menghadiri Rapimnas Partai Golkar di markas partai berlogo pohon beringin itu, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

Prabowo menilai, keputusan Golkar mengusung dirinya dan Gibran adalah sebuah keputusan luar biasa.

Sebab, Golkar sebelumnya mencalonkan ketua umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai capres atau cawapres. Prabowo kemudian secara pribadi menerima bakal calon wapres yang diajukan Golkar.

“Golkar melepas kepentingan partai, golongan, demi kepentingan yang lebih besar. Tentunya ini kehormatan. Saya terima,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Diusungnya Gibran oleh Golkar semacam pengulangan sejarah. Partai Beringin tersebut adalah kendaraan utama Presiden Soeharto pada masa Orde Baru yang digulingkan pada 1998 karena sejumlah isu, diantaranya nepotisme.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan, akan melakukan demonstrasi lanjutan untuk menolak politik dinasti selepas Gibran diajukan Golkar.

‚ÄúTentu kita akan tetap menyuarakan ini dengan lantang. Kita menolak segala upaya dinasti politik yang sedang dan ingin dibangun,” kata Koordinator Pusat BEM SI Hilmi Ash Shiddiqi kepada Republika kemarin. “Akan kita konsolidasikan lebih lanjut (demonstrasi lanjutan),” ujar dia.

Sedangkan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengatakan, politik dinasti adalah hal lumrah terjadi di negara-negara demokratis, baik negara maju maupun negara berkembang.

“Di Amerika Serikat, George HW Bush dan anak tertuanya, George W Bush, keduanya pernah menjadi presiden; sementara anaknya yang lain, John E Bush, pernah menjadi gubernur di Florida,” kata Denny dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, hal itu terjadi sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi, terutama prinsip persamaan hak.

“Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin. Seorang warga, entah ia anak petani atau anak presiden, tak boleh didiskriminasi,” tambah Denny.

Selain itu, konstitusi yang merupakan aturan tertinggi di negara demokratis tidak melarang anak pejabat menjadi pemimpin daerah maupun pemimpin nasional saat orang tuanya masih menjabat.

Lagipula, menurut Denny, kesuksesan seseorang yang mengikuti kontes politik di Indonesia ditentukan oleh rakyat melalui pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Pada akhirnya, penentuan terpilih atau tidaknya seorang pemimpin berdasarkan hasil pemilihan umum,” tukasnya. (bsh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *