JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-Aktivitas tambang nikel di Indonesia yang sebagian besar dilakukan perusahaan China, memicu deforestasi massal.
Climate Rights International (CRI) dalam dirilisnya, Rabu (17/1/2024) lalu melaporkan, setidaknya hutan setara 6.000 lapangan sepak bola rusak akibat aktivitas tambang itu.
Kerusakan ekologis terjadi ketika Indonesia berupaya mendapat nilai tambah lebih dari nikel lewat hilirisasi dan pembuatan baterai kendaraan listrik.
Mengutip Reuters, LSM yang berbasis di Amerika Serikat (AS) ini mendokumentasikan aktivitas di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), salah satu pusat smelter nikel terbesar di Indonesia. Di mana salah satu investornya Tsingshan Holding Group dari Tiongkok dan Eramet (ERMT) dari Prancis.
Indonesia menargetkan produksi sekitar 600 ribu kendaraan listrik (EV) tahun 2030, lebih dari 100 kali lipat jumlah kendaraan listrik yang dijual di Indonesia pada paruh pertama 2023.
CRI mengatakan, perusahaan-perusahaan yang memiliki izin operasi itu menebang lebih dari 5.300 hektare hutan tropis sejak 2018. Luasnya kira-kira setara dengan lebih dari 6.000 lapangan sepak bola.
Data ini berdasarkan hasil analisis geospasial dari citra satelit yang dilakukan CRI dan para peneliti Universitas California AS.
CRI juga memperkirakan, emisi karbon dioksida dari penggundulan hutan tersebut kira-kira setara dengan emisi tahunan 450 ribu mobil.
Para ahli telah menyuarakan kekhawatiran bahwa industri nikel dapat memperburuk deforestasi di Indonesia, negara yang kaya sumber daya dan juga memiliki hutan hujan yang luas.
IWIP, Tsingshan, Eramet, Huayou, Zhenshi dan Kementerian Kehutanan tidak menanggapi upaya konfirmasi Reuters.
Setelah bertahun-tahun deforestasi merajalela, Indonesia berhasil memperlambat laju penebangan hutan untuk perkebunan dan kegiatan industri lainnya. Dari 2020 sampai 2022, Indonesia berhasil mengurangi rata-rata kehilangan hutan primer sebesar 64 persen dibandingkan periode 2015-2017.
Kepada Reuters, tahun lalu Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia akan meningkatkan pengawasan terhadap para penambang dan memerintahkan perusahaan untuk mengelola pembibitan dan penghijauan kembali tambang yang sudah habis. (bsh)
sumber: cnnindonesia.com
