JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menanggapi soal rasio utang pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) tahun 2025 di kisaran 40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Nilai rasio utang itu mendekati level pandemi Covid-19 pada 2021 yang mencapai 40,73 terhadap PDB.
Mengutip dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, stok utang pemerintahan Prabowo dalam sasaran fiskal berada di kisaran 39,77 persen sampai 40,14 persen.
Target lebih tinggi dari realisasi utang pemerintah pada 2023 yang mencapai 38,98 persen dan target pada 2024 sebesar 38,26 persen terhadap PDB.
Dikatakan, RKP pemerintahan selanjutnya akan terlebih dahulu dibahas dalam program kerja pemerintahan selanjutnya akan dibahas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Nantinya, pokok pembasahan KEM-PPKF akan dituangkan dalam APBN 2025.
“Nanti kita ikuti prosesnya, prosesnya siklusnya sudah jelas,” kata Febrio kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2024).
Ajak Masyarakat Terlibat
Kata Febrio, pembahasan akan melibatkan Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia pun mengajak masyarakat untuk mengikuti seluruh proses pembahasan rancangan kerja pemerintah Prabowo dan Gibran.
“Nanti ada RKP, nanti ada di DPR. Jadi, nanti kita ikuti aja ya prosesnya,” urai Febrio dikutip FokusRiau.Com dari merdeka.com.
Sebelumnya, Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto menyebut, rasio utang luar negeri (ULN) Indonesa terhadap produk domestik bruto (PDB) termasuk terendah di dunia.
“Indonesia sekarang utang luar negeri sebagai pembanding terhadap PDB salah satu terendah di dunia. Jadi masih sekitar 40 persen, negara lain jauh di atas,” ujar Prabowo saat debat capres, Minggu, 7 Januari 204.
“Indonesia sekarang utang luar negeri sebagai pembanding terhadap PDB salah satu terendah di dunia. Jadi masih sekitar 40 persen, negara lain jauh di atas,” ujar Prabowo saat debat capres, Minggu, 7 Januari 204.
Prabowo mengakui manajemen utang perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, pengelolaan utang dengan strategi ekonomi yang tepat seperti hilirisasi. (bsh)
