JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-BPJS Kesehatan membantah narasi bangkrut dan gagal bayar yang kini beredar di media sosial. Meski demikian, penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap perlu dilakukan.
Hal itu disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (11/2/2025).
“Saya tekankan di sini, sampai 2025 BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar. Karena di medsos itu waduh bunyinya, gagal bayar, 3-6 bulan baru dibayar rumah sakit. Saya katakan tidak ada,” kata Ghufron.
Selama tidak terjadi dispute dalam pengajuan klaim, Ghufron memastikan pembayaran klaim rumah sakit akan dilakukan tidak lebih dari 15 hari.
Ghrufron mengungkap, aset netto Dana Jaminan Sosial yang mencapai Rp 49 triliun. Selain itu, BPJS Kesehatan disebut sanggup membayarkan klaim dalam jangka waktu yang ditentukan.
“Tahun 2025 BPJS Kesehatan sekarang adalah sehat, karena kita punya uang sekitar Rp 49,5 triliun itu aset netonya atau dengan kata lain kita bisa membayar 3,4 bulan klaim,” tukasnya.
Soal kenaikan iuran, menurut Ghufron, penyesuaian tetap harus dilakukan agar BPJS Kesehatan tetap sehat. Biaya pengobatan untuk beberapa penyakit, menurutnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
“Nah lama-lama kalau kesadaran masyarakat terhadap pola perilakunya, pola demografi, dan pola penyakitnya mahal-mahal kan enggak cukup suatu ketika, harus disesuaikan. Nah yang dibahas ini kira-kira 2026 mulai naik apa enggak,” ujarnya.
Langkah lain yang dilakukan untuk menyeimbangkan beban jaminan adalah dengan mengoptimalkan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan alasan iuran BPJS Kesehatan harus naik. Menurutnya, belum pernah ada penyesuaian tarif baru sejak 2020.
“Sama aja kita ada inflasi 5 persen. Gaji pegawai atau menteri tidak boleh naik selama 5 tahun, itu kan agak menyedihkan juga kalau kita bilang ke karyawan atau supir kita, nggak naik 5 tahun padahal inflasi 15 persen, kan nggak mungkin,” ucap Budi. (dtc/bsh)
