PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Gubernur Riau, Abdul Wahid dalam waktu dekat akan melakukan mutasi terhadap 10 pejabat eselon II Pemprov Riau. Mereka adalah Sekwan DPRD Riau, Kepala BKD, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Kebudayaan Riau.
Kemudian jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Biro Kesra dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
Pj Sekdaprov Riau, M. Taufiq OH mengungkapkan, semua jabatan itu kini masih kosong dan belum memiliki pejabat defenitif. Sementara, posisinya masih dijabat seorang Pelaksana Tugas (Plt). Sehingga perlu dibuka asesment untuk menemukan pejabat defenitif.
Sebelum assessment dibuka, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setelahnya, baru dilanjutkan dengan pembentukan panitia seleksi (Pansel).
“Iya, ada beberapa jabatan yang kosong, itu nanti akan dibuka asesment. Kami lapor dulu ke BKN dan KASN untuk membentuk panitia seleksi sesuai arahan Pak Gubernur,” ujar Taufiq, Jumat (14/3/2025).
Sebelumnya, Gubernur Abdul Wahid sudah memberikan sinyal akan melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat Pemprov Riau. Isu itu berhembus, setelah dirinya mengetahui ada banyak kepala OPD yang kosong dan masih dijabat Plt.
“Terlalu banyak Plt juga tidak bagus. Jadi Plt ini nanti akan kita isi dengan pejabat defenitif,” kata Wahid.
Ditekankan, seleksi dilakukan transparan dan profesional. “Sistemnya tentu asesment. Kita ingin melihat paparan mereka dulu,” katanya.
Seluruh kepala OPD diminta terbuka dan transparan dalam menjalan setiap kegiatan di dinasnya masing-masing.
Hal ini dibutuhkan agar masyarakat mengetahui apa yang dikerjakan OPD. Sebab kegiatan yang bersumber dari APBD harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Nanti kita akan membuat layanan pengaduan, hotline, supaya masyarakat bisa memberikan masukan, kritikan dan memberikan informasi, ini akan menjadi bahan bagi Pemprov Riau untuk mengambil tindakan,” tukasnya. (tpc/bsh)
