PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Bupati Afni Zulkifli menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dan Dirjen Migas Laode Sulaiman.
Pertemuan membahas langkah konkret membangkitkan dan memajukan BUMD PT Bumi Siak Pusako (BSP). Fokus pembahasan pada tiga tahapan terukur sebagai fondasi kebangkitan BSP.
Targetnnya perbaikan menyeluruh dari aspek operasional, infrastruktur hingga tata kelola perusahaan.
Menurut Afni, kebangkitan BSP harus dimulai dari pemenuhan kewajiban kepada negara. Karena itu, tahapan pertama yang dibahas adalah pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti (KKP) yang hingga kini belum sepenuhnya direalisasikan.
Tercatat masih ada tujuh sumur yang dijanjikan untuk dieksplorasi sejak izin pengelolaan diberikan kepada BSP. Selain itu, terdapat program survei seismik, Enhanced Oil Recovery (EOR), serta studi GGR yang membutuhkan nilai investasi mencapai 130 juta dolar AS.
“Ini kewajiban yang harus dilaksanakan. Kami optimistis dengan arahan dan pengawasan Kementerian ESDM serta SKK Migas, seluruh komitmen tersebut dapat segera direalisasikan,” ujar Afni, Kamis (12/2/2026).
Tahapan kedua adalah pembangunan pipa salur minyak secara permanen. Afni menegaskan, pihaknya tidak ingin lagi sekadar melakukan perbaikan sementara terhadap jaringan pipa lama yang selama ini menjadi kendala produksi.
Penggantian pipa secara menyeluruh, jelas Afni, akan menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi lifting minyak. Langkah itu dinilai strategis untuk mendongkrak kinerja perusahaan dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Diakui, selama ini BSP masih mengandalkan jaringan lama yang berisiko gangguan teknis, bahkan sempat menyebabkan minyak membeku dan harus dialihkan menggunakan sistem trucking dengan biaya tinggi.
“Kita ingin membuat lompatan besar, bukan tambal sulam. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, kami yakin BSP bisa bangkit dan kembali menjadi kebanggaan masyarakat Siak,” ungkap Afni.
Tahapan ketiga, menurut Afni, adalah percepatan pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk memilih direksi definitif.
Proses tersebut dipastikan berlangsung profesional, transparan, serta melibatkan unsur independen dari pemerintah pusat, akademisi dan kalangan profesional guna memastikan tata kelola perusahaan berjalan lebih baik ke depan. (bsh)
