PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah pusat tahun ini akan menyalurkan 50 persen atau sekitar Rp311 miliar dana Transfer ke Daerah (TKD) ke Kabupaten Siak.
Keputusan pemerintah pusat tersebut diketahui ketika Bupati Afni berdiskusi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Jumat (13/2/2026) di Jakarta.
Kebijakan tersebut, kata Afni, merujuk pada perintah Undang-Undang APBN, kecuali terdapat kondisi force majeure atau arahan khusus Presiden seperti pada daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Dikatakan, jika hak Siak tidak tersalurkan penuh, maka dampaknya akan langsung terasa pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Jika hak Siak tidak tersalurkan, juga akan berefek pada kondisi sosial dan ekonomi di daerah. Banyak hak dasar rakyat jadi sulit terpenuhi,” ujarnya.
Saat diskusi, Afni juga menyoroti ketimpangan bagi hasil yang diterima daerah penghasil sumber daya alam. Menurutnya, apa yang diterima Siak sebagai daerah penyumbang devisa negara masih jauh dari rasa keadilan.
Dipaparkan, Kabupaten Siak memiliki lebih dari 250 ribu hektare izin kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), namun pada 2026 hanya memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) Kehutanan sekitar Rp13 miliar.
Selain itu, dari lebih 150 ribu hektare lahan sawit berizin, DBH Sawit yang diterima hanya Rp7 miliar. Seluruhnya mengalami pemangkasan hingga 50 persen.
“DBH Migas juga mengalami penurunan, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) dihapus. Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan, dan sangat tidak adil bagi daerah penghasil,” katanya.
Karena itu, Afni memohon agar apabila TKD dan DBH 2026 tetap dikurangi 50 persen, maka kiranya Siak mendapatkan kompensasi berupa kurang salur DBH tahun 2023 dan 2024 yang telah diakui sebagai utang pemerintah pusat dapat segera dibayarkan.
“Pembayaran kurang salur ke daerah sudah sangat mendesak,” ujar Afni melalui keterangan tertulis yang diterima FokusRiau.Com, Sabtu siang.
Menanggapi Bupati Siak, Suahasil berjanji akan menyampaikan aspirasi Pemerintah Kabupaten Siak ke tingkat yang lebih tinggi. Ia juga meminta agar Pemkab Siak tetap menyampaikan penagihan secara resmi melalui jalur administrasi.
Afni menyebut, pihaknya hampir setiap bulan secara rutin menagih kewajiban pemerintah pusat karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak masyarakat di daerah.
Di sisi lain, Pemkab Siak terus melakukan efisiensi anggaran serta berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami akan terus berikhtiar menagih apa yang menjadi hak rakyat Siak. Tetap optimis Siak akan keluar dari masa sulit, kami tidak akan diam dan terus bergerak,” tukasnya. (bsh)
