PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Kondisi ketenagakerjaan di Riau bulan Februari 2026 menunjukkan tren membaik. Ini ditandai dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja dan menurunnya tingkat pengangguran.
Namun di balik perbaikan tersebut, dominasi sektor informal masih menjadi tantangan serius dalam struktur tenaga kerja di daerah ini.
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja di Riau mencapai 3,36 juta orang. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan turut mendorong kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Asep Riyadi menjelaskan, TPAK pada Februari 2026 tercatat sebesar 66,17 persen. Angka tersebut naik 1,49 persen poin dibandingkan Februari 2025.
“Peningkatan ini menunjukkan semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan,” ujar Asep, Rabu (6/5/2026).
Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 3,22 juta orang telah bekerja, sementara sekitar 140 ribu orang masih menganggur. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan di pasar tenaga kerja seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Riau dengan kontribusi 33,83 persen. Disusul sektor perdagangan sebesar 18,08 persen dan industri pengolahan sebesar 8,11 persen. Struktur ini menunjukkan bahwa perekonomian Riau masih bertumpu pada sektor primer dan perdagangan.
Meski jumlah tenaga kerja meningkat, BPS mencatat sektor informal masih mendominasi. Sebanyak 53,81 persen atau sekitar 1,73 juta orang bekerja di sektor informal. Angka ini bahkan mengalami kenaikan sebesar 1,02 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Dominasi sektor informal ini menjadi indikator bahwa kualitas pekerjaan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal perlindungan tenaga kerja, stabilitas pendapatan, dan akses terhadap jaminan sosial.
Di sisi lain, tingkat pengangguran menunjukkan penurunan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,09 persen atau turun 0,03 persen poin dibandingkan Februari 2025.
Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan, meski relatif tipis. Hal ini juga menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja masih perlu didorong agar mampu menyerap angkatan kerja baru secara lebih optimal.
BPS juga mencatat dinamika dalam pola jam kerja. Pekerja setengah pengangguran mengalami peningkatan sebesar 0,63 persen poin, sementara pekerja paruh waktu justru menurun sebesar 0,46 persen poin.
Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun lebih banyak orang bekerja, tidak semuanya mendapatkan jam kerja penuh atau pekerjaan yang optimal. Kondisi ini menjadi salah satu indikator tantangan kualitas pekerjaan di Riau.
Secara keseluruhan, jumlah penduduk usia kerja di Riau mencapai 5,07 juta orang pada Februari 2026, meningkat sekitar 84,43 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,36 juta orang merupakan angkatan kerja, sedangkan 1,72 juta lainnya termasuk bukan angkatan kerja.
Dari sisi gender, partisipasi laki-laki masih mendominasi dengan TPAK sebesar 84,48 persen. Namun peningkatan signifikan justru terjadi pada perempuan, dengan TPAK mencapai 47,14 persen atau naik 3,36 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan partisipasi perempuan ini menjadi sinyal positif bagi inklusivitas ekonomi di Riau, meskipun kesenjangan gender dalam dunia kerja masih cukup lebar.
Sementara itu, dari sisi pendidikan, kualitas tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah. Mayoritas penduduk bekerja didominasi lulusan SD ke bawah sebesar 30,44 persen. Sedangkan lulusan perguruan tinggi masih relatif kecil, yang berdampak pada produktivitas dan daya saing tenaga kerja.
Berdasarkan jam kerja, mayoritas pekerja di Riau tergolong pekerja penuh, yakni mereka yang bekerja minimal 35 jam per minggu, dengan persentase mencapai 62,32 persen.
Secara keseluruhan, data Sakernas Februari 2026 menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Riau, ditandai dengan meningkatnya partisipasi tenaga kerja dan menurunnya pengangguran. Namun, tantangan struktural seperti dominasi sektor informal dan rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja masih perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan, serta penciptaan lapangan kerja formal dinilai menjadi kunci untuk menjaga tren positif ini agar berkelanjutan. (mcr)
