PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Upaya mengejar target investasi Rp72,5 triliun pada 2026 mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau. Tidak hanya mengandalkan sektor migas, Pemprov kini mendorong penguatan investasi di berbagai bidang strategis demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperluas dampak ekonomi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto saat membuka sosialisasi kepatuhan investasi terpadu bagi PMA dan PMDN melalui pengawasan berbasis risiko di Gedung Menara BRK Syariah, Pekanbaru, Rabu (13/5/2026).
Dalam forum yang turut dihadiri jajaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI itu, SF Hariyanto menegaskan bahwa pertumbuhan investasi harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, investasi tidak boleh hanya berhenti pada angka realisasi semata, tetapi juga harus memberi dampak nyata terhadap pembangunan daerah.
“Target investasi Riau tahun 2026 mencapai Rp72,5 triliun. Karena itu, sinergi pusat, daerah dan pelaku usaha menjadi faktor penting agar investasi benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar SF Hariyanto.
Ia menilai, Riau kini mulai menunjukkan arah transformasi ekonomi yang cukup positif. Ketergantungan terhadap sektor migas perlahan mulai berkurang, sementara sektor nonmigas justru tumbuh lebih agresif.
Data Triwulan I 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi Riau berada di angka 4,89 persen. Namun jika sektor migas dikeluarkan, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,86 persen. Angka itu dianggap menjadi sinyal bahwa sektor industri pengolahan, perkebunan, perdagangan dan jasa mulai menjadi penopang baru ekonomi daerah.
Kondisi tersebut dinilai penting di tengah tantangan ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian harga komoditas dan perlambatan perdagangan internasional. Riau, kata SF Hariyanto, perlu mempercepat diversifikasi ekonomi agar tidak terus bergantung pada sektor ekstraktif.
“Ini menunjukkan sektor nonmigas mulai memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Lebih jauh, ia meminta dukungan pemerintah pusat agar pengembangan investasi tidak hanya terpusat di kawasan yang sudah berkembang. Wilayah potensial di berbagai kabupaten dan kota juga perlu mendapat perhatian agar pertumbuhan ekonomi lebih merata.
Menurutnya, pemerataan investasi menjadi salah satu kunci mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah di Riau. Sebab selama ini, aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di daerah tertentu yang memiliki infrastruktur lebih siap.
Karena itu, penguatan konektivitas, kepastian perizinan, hingga sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah disebut menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat realisasi investasi.
SF Hariyanto juga mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak semata diukur dari besarnya nilai PMA maupun PMDN yang masuk. Dampak sosial dan ekonomi dari investasi justru menjadi indikator yang paling dirasakan masyarakat.
“Investasi harus mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Riau saat ini juga tengah mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi investasi. Langkah itu dinilai penting agar aktivitas usaha berjalan sehat, legal dan memberi kontribusi maksimal terhadap PAD.
Menurut SF Hariyanto, peningkatan PAD tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tertib administrasi investasi. Ia menilai kepatuhan usaha akan berdampak langsung terhadap penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.
“Kalau investasi tumbuh dan tertib, dampaknya akan langsung terasa terhadap penguatan PAD daerah,” katanya.
Ia bahkan menyinggung efek lanjutan dari investasi yang sehat, mulai dari penurunan angka ketimpangan ekonomi hingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks itu, investasi disebut bukan sekadar urusan bisnis, tetapi juga instrumen pembangunan sosial.
Di sisi lain, kehadiran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI dalam kegiatan tersebut dianggap memberi sinyal bahwa pemerintah pusat mulai memberi perhatian serius terhadap potensi investasi di Riau. Terlebih, provinsi ini memiliki kekuatan besar di sektor perkebunan, industri pengolahan, energi, hingga hilirisasi sumber daya alam.
Riau selama beberapa tahun terakhir memang menjadi salah satu daerah strategis investasi di Sumatera. Selain memiliki posisi geografis yang dekat dengan jalur perdagangan internasional, daerah ini juga didukung potensi sumber daya alam yang besar.
Namun tantangan masih tetap ada. Mulai dari persoalan infrastruktur, kepastian lahan, hingga sinkronisasi regulasi yang sering menjadi hambatan bagi investor. Karena itu, pengawasan berbasis risiko yang mulai diterapkan pemerintah diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan efisien.
Forum sosialisasi tersebut juga menjadi ruang evaluasi antara pemerintah dan pelaku usaha agar berbagai kendala investasi dapat diselesaikan lebih cepat.
Dengan target investasi yang terus meningkat, Pemprov Riau tampaknya ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat di atas kertas. Pemerintah daerah kini mulai menekankan kualitas investasi yang mampu menghadirkan efek berganda bagi masyarakat luas.
Jika langkah itu berjalan konsisten, investasi Riau bukan hanya berpotensi mendongkrak PAD, tetapi juga menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tekanan ekonomi global. (rac)
