PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah Provinsi Riau resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2026. Penetapan ini dilakukan menyusul mulai terpantau munculnya titik api di sejumlah daerah.
Status siaga darurat Karhutla berlaku, Jumat (13/2/2026) sampai 31 November 2026, setelah Surat Keputusan (SK) penetapan ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD dan Damkar) Riau, M Edy Afrizal melalui Kepala Bidang Kedaruratan Jim Gafur menyampaikan, penetapan status dilakukan sebagai langkah antisipatif karena kebakaran lahan mulai terjadi di berbagai wilayah.
“Per hari ini, titik api dan kejadian kebakaran sudah terpantau di beberapa kabupaten dan kota, di antaranya Pelalawan, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Bengkalis, serta Kota Dumai,” ujar Jim Gafur kepada wartawan, Jumat (13/2/2026) di Pekanbaru.
Dengan ditetapkannya status siaga darurat Karhutla, BPBD Riau langsung mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran di seluruh wilayah Riau.
“Seluruh personel, peralatan dan sarana pendukung kami siagakan untuk mengantisipasi agar kebakaran tidak meluas,” tegasnya.
Selain kesiapsiagaan di daerah, Pemprov Riau juga segera mengajukan dukungan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Kehutanan. Dukungan tersebut meliputi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), bantuan helikopter water bombing dan helikopter patroli udara.
“BNPB sudah kami informasikan terkait penetapan status siaga ini. Dalam waktu dekat akan kami usulkan dukungan OMC, helikopter water bombing, dan patroli udara,” ulas Jim.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Kehutanan. Jim menyebut, pihaknya telah bertemu langsung dengan Direktur Pengendalian Karhutla Kemenhut.
“Informasi yang kami terima, Kementerian Kehutanan juga akan segera mengusulkan OMC dan membantu dukungan helikopter untuk penanganan Karhutla di Riau,” tukasnya. (trp/bsh)
