ROKAN HULU, FOKUSRIAU.COM-Bupati Anton, ST, MM menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas dukungannya dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan di Rokan Hulu.
Penghargaan diserahkan pada acara Peresmian Pos Bantuan Hukum dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang berlangsung di Aula Balai Serindit Gubernuran Riau, Selasa (21/10/2025).
Acara dihadiri Dr. Supratman Andi Atgas S.H., M.H dari Kementerian Hukum dan HAM RI dan Sherly Tjoanda selaku Duta Pos Bantuan Hukum yang ikut mengapresiasi inisiatif Pemkab Rohul dalam memperluas jangkauan layanan hukum sampai ke desa.
Bupati Anton mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja bersama seluruh elemen di Rokan Hulu dalam mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat kecil, khususnya dalam akses terhadap keadilan.
“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh warga, termasuk di pelosok desa, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan bantuan hukum,” ujar Anton.
Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Jadi, masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi bisa memperoleh pendampingan secara gratis dan profesional melalui lembaga bantuan hukum yang telah terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.
“Diharapkan ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperluas jangkauan layanan keadilan hingga ke akar desa,” tukasnya. (adv/kominfo)
