Indra menyebut, isolasi mandiri di komplek rumah jabatan anggota DPR juga riskan karena tiap rumah berdempetan.
“Tetangga-tetangganya banyak yang komplain karena ada anak-anak kecil mereka yang takut keluar rumah sekarang, karena mengkhawatirkan airborne dan macam-macamlah begitu ya akibat penularan pandemi ini,” kata Indra.
Selain itu, kata Indra, pegawai di lingkungan DPR juga tidak sedikit yang tinggal di rumah kontrakan atau indekos sehingga tidak bisa menjalani isolasi mandiri dengan layak.
“Kalau ada yang positif tentu kita harus memperhatikan,” ujar dia.
Indra mengeklaim, sebelum DPR, sudah ada kementerian/lembaga lain yang menyediakan fasilitas isolasi mandiri gratis di hotel bagi pegawai-pegawainya.
Menurut dia, penyediaan fasilitas itu telah sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-369/PB/2020 dan S-308/PB/2020.
“Ada salah satu poinnya menyebutkan dalam hal tidak tersedia mess atau asrama atau wisma, kementerian/lembaga atau satker dapat menggunakan penginapan atau sejenisnya dengan mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan dana dan tenaga,” kata dia.
Adapun anggaran untuk menyediakan fasilitas isolasi mandiri di hotel tersebut akan menggunakan anggaran penanganan Covid-19 di DPR yang bersifat kontigensi atau tidak dianggarkan secara khusus.
“Tapi kalau just in case ada anggota atau ada pegawai yang positif dan dia harus lakukan isolasi mandiri, kita akan revisi dari anggaran lain misalnya perjalanan luar negeri,” ujar Indra.
Tidak merakyat
Fasilitas isolasi mandiri bagi anggota dewan menjadi ironis, karena masih banyak masyarakat yang sulit melakukan isolasi mandiri secara layak.
LaporCovid-19 mencatat, hingga Kamis (22/7/2021), ada 2.313 orang yang meninggal di luar rumah sakit saat menjalani isolasi mandiri.
