PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM- Bupati Siak Afni Zulkifli mendesak transparansi PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), terkait dana Participating Interest (PI) 10 persen dari wilayah kerja migas Blok Rokan yang seharusnya menjadi hak daerah penghasil minyak, termasuk Siak.
Saat mengikuti rapat monitoring dan evaluasi (Monev) PI 10 persen bersama sejumlah kepala daerah penghasil migas di Riau, Rabu (17/9/2025), Afni menyampaikan keinginannya agar masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang ada di wilayahnya.
Namun kenyataan di lapangan jauh berbeda. Menurut Afni, masyarakat Minas yang berada di ring satu PHR sampai sekarang masih bertanya soal kehadiran negara di tengah mereka, apalagi dengan harapan peningkatan pendapatan daerah.
“Tahun 2025 kami sudah memasukkan besaran pendapatan Rp150 miliar dari PI, tapi realisasinya masih nol rupiah sampai hari ini,” beber Afni.
Afni juga menggambarkan situasi sosial politik yang sempat memanas di Kecamatan Minas, Siak.
Masyarakat di sana masih mengalami kesulitan air bersih, jalan rusak dan minimnya lapangan pekerjaan. Kondisi itu menjadi beban bagi bupati yang harus menjawab aspirasi warganya.
“Baru kemarin masyarakat memblokir jalan dan ingin memblokir PHR. Di Minas warga kesulitan air bersih, susah dapat kerja, dll. Karenanya, saya minta jangan sampai laporan hanya sampai ke BUMD saja, tapi kepala daerah harus dilibatkan sejak awal. Jangan tunggu sampai ada masalah atau produksi turun, baru kami dikasih tahu, sementara kami buta data,” urai Afni.
Dikatakan, fungsi PI adalah untuk kesejahteraan rakyat, namun hingga kini dana tersebut belum juga cair. Kondisi ini semakin memperburuk defisit anggaran di kabupaten dan kota penghasil migas.
“Kami siap mendukung PHR menaikkan lifting. Untuk itu selain urusan teknis harusnya kepala daerah dilibatkan untuk urusan sosial kemasyarakatannya. Jadi kita saling sinergi dan kolaborasi,” tegas Afni.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan PI 10 persen.
“Diskusi ini penting karena isu pengelolaan PI 10 persen tengah menjadi perhatian. Dengan kolaborasi yang baik, kita berharap daerah terhindar dari kesulitan keuangan dan defisit. Pemprov mendukung penuh agar pengelolaan PI ini dilakukan secara optimal,” ulasnya. (bsh)
