Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) Warsito, SIKom pada pertemuan tersebut mengatakan, kolaborasi diperlukan dalam mendapatkan analisis data masyarakat kurang mampu khususnya wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga atau daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).
“Data ini diperlukan untuk memberikan informasi kepada pengelola Multiplexing dan juga Pemerintah Pusat serta pihak-pihak lainnya yang memiliki komitmen atas pemberian Set Top Box (STB) sabagai alat tambahan penerima siaran kepada masyarakat kurang mampu dapat tepat sasaran, sehingga masyarakat yang dinilai kurang mampu tadi tetap dapat menerima siaran televisi tanpa harus membeli perangkat baru,” ujarnya.
Kepala BPS Riau Drs. Misfaruddin, M.Si menyambut baik dan sangat mendukung rencana ini dan segara meyiapkan MoU bersama untuk mewujudkan kerjasama antara dua lembaga ini.
“Kami sangat mendukung dan berupaya mewujudkan rencana kerjasama dua lembaga ini dan siap berkolaborasi dalam merancang kajian dan analisis untuk menghasilkna data yang akurat berdasarakan kemampuan kami sebagai pusat statistik, namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa data BPS hanya bersifat makro, bukan perorangan, kalau perorangan itu adanya di Dinas Sosial,” tuturnya.
Misfaruddin mengatakan, dari rencana ini bisa saja tercetus ide tentang Sensus Penyiaran di Provinsi Riau. Tujuannya agar mendapatkan data yang akurat tentang penyiaran, mengingat saat ini jumlah milenial mencapai angka 60 persen.
“Bisa jadi nanti bakalan tertuang salah satunya klausal tentang sensus penyiaran di Provinsi Riau, agar penyelenggara penyiaran dapat data tentang siaran apa yang bakal diminati dan intensitas masyarakat menonton siaran TV, karena saat ini jumlah kaum milenial mencapai angka 60 peresen di Indonesia,” papar pria yang sudah tiga tahun balakangan menggawangi BPS Riau. (*)
Penulis: M Yasier
Editor: Boy Surya Hamta
