BATAM, FOKUSRiAU.COM–Upaya pematangan pemekaran Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi provinsi baru terus digesa.
Tim akademis dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) tengah melakukan studi kajian untuk mewujudkan provinsi di utara NKRI tersebut.
Pembentukan Provinsi Natuna-Anambas bisa diwujudkan melihat kepentingan strategis nasional yang ada di perbatasan Indonesia.
“Hasil kajian tim akademis UMRAH menemukan jika dinamika global dan kerawanan konflik di Laut Cina Selatan sangat membutuhkan adanya pemerintahan setingkat provinsi yang berlokasi langsung di Natuna,” kata Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Jumat (8/9/2023) di Batam.
Ansar megaku telah melakukan pertemuan dengan Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (5/9/2023).
“Hasil pertemuan kemarin, pembentukan provinsi Natuna Anambas semakin mendesak dengan pertimbangan kedaulatan dan pertahanan,” terang Ansar.
“Kalau bicara alasan pertahanan dan keamanan itu memang mendesak, Kepri dulu yang membuat kita kuat untuk pemekaran juga alasannya sama soal rentang kendali dan kedaulatan provinsi baru untuk Natuna dan Anambas,” tambahnya.
Tim akademis UMRAH juga menemukan hasil kajian potensi APBD yang besar apabila provinsi khusus kepulauan Natuna-Anambas bisa terbentuk.
Hal itu mempertimbangkan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas untuk Natuna dan Anambas yang bisa menyumbang porsi yang besar untuk APBD provinsi khusus kepulauan Natuna Anambas.
Menurutnya, yang terpenting adalah aspirasi masyarakat soal pemekaran Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang harus dikumpulkan oleh BP3K2NA untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
“Dari semua pertimbangan yang ada, yang paling penting itu adalah aspirasi masyarakat, kami ingin bawa itu ke pusat, jadi perhatian pusat ke Natuna dan Anambas juga semakin besar,” ulas Ansar dikutip FokusRiau.Com dari kompas.com. (bsh)
