Pengelolaan Blok Rokan, Bupati Afizal Sintong Sebut Putra Daerah dan Kontraktor Lokal Jarang Dilibatkan

oleh -27 views
Bupati Afrizal Sintong (kiri) menyampiakan berbagai hal terkait pengelolaan blok Rokan. (Foto: Istimewa)

ROKAN HILIR, FOKUSRIAU.COM-Kehadiran Blok Rokan sejauh ini masih belum dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Rokan Hilir. Selama ini, putra daerah dan kontraktor lokal di Rohil jarang sekali dilibatkan dalam pengelolaan Blok Rokan tersebut.

Demikian disampaikan Bupati Afrizal Sintong saat webinar virtual yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengusaha Minyak Gas dan Energi Baru dan Terbarukan Nusantara (Permigastara) di mess Pemda Rohil, Kamis (25/11/2021).

Webinar juga dihadiri Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, Dirjen Migas, Irfan ST dari Kementerian ESDM, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Permigastara Feri Akli, Gubernur dan bupati di kawasan Blok Rokan.

“Ini perlu jadi catatan pak Sugeng. Selama ini anak-anak daerah dan kontraktor lokal jarang dilibatkan. Tadi dalam materi disampaikan 77 persen harus melihatkan tenaga kerja lokal. Setelah kami telusuri, untuk Rohil jumlahnya tidak sampai segitu,” ujar Afrizal.

Selain itu, Pemda juga meminta perusahaan lokal atau BUMD ikut andil dalam pengelolaan Blok Rokan. Diharapkan, BUMD bisa mengerjakan sumur sumur tua maupun sumur baru di kawasan blok Rokan.

“Selama ini banyak pekerjaan dibawah PHR menggunakan kontraktor luar dan tenaga kerjanya juga dibawa dari luar Riau,” ungkap Afrizal.

Selain itu, mengenai bagi hasil atau PI 10 persen yang melibatkan lima kabupaten di kawasan Blok Rokan bisa diberikan sesuai jumlah produksi masing-masing daerah.

“Penghitungan pembagian PI diharapkan bisa dihitung sesuai hasil produksi daerah masing-masing. Ini perlu jadi pertimbangan Komisi VII dan PHR,” kata Afrizal.

Dalam pengelolaan Blok Rokan, Afrizal Sintong juga menyoroti dana operasional pengelolaan Blok Rokan yang terlalu besar. Sehingga berdampak kepada dana bagi hasil yang diterima daerah. Maka itu, dia meminta SOP yang dibuat PHR perlu ditinjau kembali, seperti operasi rig dan semua proyek perlu diaudit betul karena biayanya terlalu besar supaya dana bagi hasil tidak habis untuk operasional. (*)

Editor: Boy Surya Hamta

9 / 100