ROKAN HILIR, FOKUSRIAU.COM-Realisasi anggaran yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) sampai saat ini masih terbilang rendah. Dikuatirkan, kondisi tersebut akan berdampak pada program dana transfer dari pusat.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rohil, Hamzah SHI MM berpendapat, jika serapan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rendah, dikuatirkan bisa menimbulkan dampak negatif dan berimbas pada berkurangnya program-program strategis yang masuk dari pusat ke daerah.
“Karena itu serapan anggaran ini harus ditingkatkan, kejar terus programnya. Kalau tidak terealisasi dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan maka di dana transfer berikutnya akan bermasalah karena pusat beranggapan bahwa kita (daaerah-red) tidak mampu mengunakan anggaran tersebut,” katanya.
Menyikapi rendahnya realisasi serapan anggaran itu, DPRD telah memanggil Sekdakab dan kepala OPD Pemkab Rohil untuk memperjelas soal realisasi serapan anggaran tahun 2023 yang masih berjalan pada saat ini.
“Dari pembicaraan yang telah dilakukan, diketahui pendapatan daerah yang sudah masuk ke kas daerah itu lebih kurang 45 persen dan realisasi anggarannya baru 38 persen,” katanya.
Hamzah berharap, OPD yang saat ini realisasi anggaran 40 persen bisa menggesa hingga dapat mencapai 80 persen jelang memasuki bulan Oktober.
“Baru 40 persen seharusnya sudah 80 persen memasuki tri wulan tiga ini. Jadi kami minta OPD terus menggesa anggarannya agar tercapai sesuai target,” katanya dikutip FokusRiau.Com dari Riaupos.co. (bsh)
