PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Riau kini berada dalam radar pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjaring Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.
Kondisi ini tentu membuat ketar ketir para pejabat di Riau. Di sisi lain, keberadaan penyidik KPK di Riau dianggap positif, terutama saat proses seleksi atau assassment pejabat eselon II Pemprov Riau yang tengah bejalan.
Sebab, ada kekhawatiran bakal terjadi transaksi uang dalam proses pemilihan jabatan tersebut. Keberadaan penyidik KPK yang tengah menangani kasus OTT tersebut, tentunya memberikan warning bagi mereka yang berusaha melakukan transaksi dalam pemilihan tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Riau Khairul Umam berpendapat, keberadaan KPK saat ini setidaknya bisa menjadi warning. Sehingga tidak ada pejabat yang nantinya terpilih karena transaksi uang.
“KPK sedang menyoroti Riau, semoga seleksi Jabatan eselon II sekarang berjalan baik. Pejabat terpilih betul-betul berintegritas dan terpilih bukan karena uang,” kata Khairul, Rabu (17/12/2025).
Dikatakan, seleksi Jabatan di Pemprov Riau harus menempatkan seseorang sesuai dengan kompetensinya, sehingga dalam proses bekerja nantinya tidak ada masalah dan persoalan.
“Pejabat yang terpilih harus sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. Jangan karena uang dan tim sukses atau hubungan kedekatan lainnya, tapi betul-betul atas dasar kemampuan dan integritas,” ujarnya.
Diingatkan, pejabat yang ikut seleksi itu juga berhati-hati jika diminta uang, karena saat ini juga masih diintai KPK di bumi lancang kuning.
“Jangan coba-coba KPK masih sedang mengintai, begitu juga yang bermain-main untuk seleksi Jabatan ini, jangan sampai ada transaksi uang,” tukasnya.
Sebagai informasi, saat ini sudah diumumkan tiga besar hasil Assessment eselon II Pemprov Riau untuk sejumlah jabatan. (trp/bsh)
