SIAK, FOKUSRIAU.COM-Jembatan penghubung dermaga di Pelabuhan PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kampung Mengkapan, Kabupaten Siak, Riau, Senin (5/1/2026) sekitar pukul 15.00 WIB sore ambruk.
Akibatnya, satu mobil Avanza putih yang tengah parkir masuk laut. Mobil sempat terseret arus sebelum petugas melakukan proses evakuasi.
Selain kerugian material, ambruknya jembatan juga sempat membuat sejumlah pekerja yang berada di ujung dermaga terjebak dan harus dievakuasi menggunakan sampan.
Direktur PT KITB, M Soeharto menjelaskan, jembatan menuju dermaga itu ambruk sesaat setelah aktivitas bongkar muat komoditas cangkang selesai dilakukan.
“Pelabuhan ini melayani angkutan penumpang serta bongkar muat barang dan logistik, termasuk komoditas ekspor ke negeri jiran,” kata Soeharto melalui keterangan tertulis, Selasa (6/1/2026).
Setelah kejadian, Bupati Afni langsung turun ke lokasi kejadian. Katanya, seluruh pekerja dan warga yang berada di sekitar area pelabuhan saat kejadian dalam keadaan selamat.
“Alhamdulillah, tidak ada korban dalam kejadian ini,” kata Afni kepada wartawan.
Dia berharap, kerusakan infrastruktur ini dapat segera ditangani pihak terkait. Sebab Pelabuhan Tanjung Buton merupakan urat nadi ekonomi masyarakat yang melayani pengiriman logistik hingga ekspor ke luar negeri.
Afni menjelaskan, Pelabuhan Tanjung Buton saat ini dikelola Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjung Buton di bawah Kementerian Perhubungan sejak akhir Oktober 2024.
Sebelumnya, operasional pelabuhan ini dikelola BUMD PT Samudera Siak (SS). Lepasnya pengelolaan dari BUMD menjadi salah satu bahan evaluasi besar sejak Afni mulai menjabat pada Juni 2025.
Dikatakan, kondisi dermaga yang memprihatinkan saat ini merupakan dampak dari kelalaian manajemen di masa lalu.
“Ini bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan dukungan semua pihak, terlebih setelah kejadian ambruknya dermaga saat ini, yang menurut Kepala KSOP disebabkan oleh kelalaian direksi bertahun-tahun lalu,” ungkap Afni.
Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Agustus 2025, Pemkab Siak telah merombak total jajaran direksi BUMD tersebut.
Saat ini, pemerintah daerah tengah berupaya meyakinkan Kementerian Perhubungan agar pengelolaan kawasan strategis ini dapat kembali dipercayakan kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja. (kps/bsh)
