JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-Percepatan rehabilitasi lahan sawah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mulai dilakukan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga produksi pangan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Untuk mendukung kegiatan tersebut, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran Rp 336 miliar.
“Anggaran itu digunakan untuk memulihkan sawah dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang, agar segera kembali berproduksi dan menjaga pasokan pangan daerah,” kata Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto dalam keterangan, Minggu (15/2/2026) di Jakarta.
Program ini akan tetap dijalankan meski BMKG memprediksi curah hujan medio Januari-Maret 2026 berada pada intensitas menengah hingga tinggi.
“Harapan pemerintah, ke depan merehabilitasi lahan sawah dan memperbaiki irigasi pertanian yang rusak segera dilaksanakan agar bisa dimanfaatkan kembali oleh petani,” ujarnya.
Kata Hermanto, curah hujan yang masih tinggi di sejumlah wilayah menjadi faktor antisipasi dalam pelaksanaan program rehabilitasi di lapangan.
Dikatakan, hujan dengan intensitas cukup tinggi masih berlangsung di sejumlah desa di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ini berdampak pada lahan sawah yang seharusnya dipersiapkan untuk pengangkatan endapan lumpur.
Berbagai intervensi rehabilitasi sudah dilakukan sesuai tingkat kerusakan lahan. Sawah dengan kerusakan ringan ditangani melalui kegiatan optimasi lahan, sedangkan kerusakan sedang hingga berat melalui program rehabilitasi khusus dengan prioritas pembersihan lahan berdasarkan dokumen rencana teknis dan pagu anggaran.
Rehabilitasi irigasi pertanian turut dikombinasikan dengan perbaikan infrastruktur irigasi dalam program Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementan.
Langkah itu sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, agar kegiatan optimasi lahan pada sawah terdampak bencana dialokasikan seluas 32 ribu hektare.
Untuk rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana dialokasikan seluas 9,9 ribu hektare dengan komponen kegiatan berupa pembersihan lahan, perapihan, dan perataan tanah.
“Saat ini ketiga provinsi masih berproses dalam kontraktual penyusunan dokumen rancangan teknis yang dikerjasamakan dengan sejumlah perguruan tinggi, serta sebagian melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan penanganan di lapangan,” tuksnya. (ant/zul)
