SIAK, FOKUSRIAU.COM-Wakil Bupati Siak, Syamsurizal memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Siak sepanjang 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (14/4/2026).
Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini menjadi momen evaluasi sekaligus gambaran arah kebijakan daerah ke depan.
Dalam sidang yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Putri Kacamayang, Syamsurizal menegaskan, meski masa efektif pemerintahan hanya sekitar enam bulan sejak pelantikan pada Juni 2025, roda pemerintahan tetap berjalan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Fokus utama diarahkan pada penguatan tata kelola serta percepatan program prioritas daerah.
Dari sisi keuangan, Pemkab Siak terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Upaya yang ditempuh meliputi optimalisasi potensi pajak dan retribusi, serta pengembangan sumber pendapatan baru.
“Target pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp2,626 triliun terealisasi Rp2,241 triliun atau 85,32 persen. Sementara PAD mencapai Rp388 miliar atau 64,10 persen,” ungkap Syamsurizal.
Di sektor belanja, pemerintah daerah menerapkan pendekatan berbasis kinerja. Anggaran difokuskan pada pelayanan publik, mulai dari urusan wajib dasar hingga fungsi penunjang pemerintahan.
Namun, keterbatasan fiskal membuat realisasi belanja belum maksimal sehingga diperlukan penyesuaian dan efisiensi anggaran di sejumlah sektor.
Tak hanya itu, indikator makro pembangunan juga menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Siak meningkat menjadi 5,87 persen pada 2025, dibandingkan 4,37 persen di tahun sebelumnya.
Angka kemiskinan turun menjadi 4,40 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik ke angka 77,19.Capaian IPM tersebut menempatkan Kabupaten Siak di posisi ketiga tertinggi di Provinsi Riau, di bawah Pekanbaru dan Dumai.
Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat, meski masih membutuhkan penguatan di berbagai sektor strategis.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Siak, Syarif didampingi Wakil Ketua II Laiskar Jaya dan dihadiri 24 anggota dewan dan jajaran pejabat daerah.
Sejumlah unsur instansi vertikal, BUMD, dan tokoh adat juga turut hadir. Syamsurizal berharap, LKPJ ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif.
Dia juga membuka ruang masukan konstruktif guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan. (Inf)
