PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Riau tengah mempercepat langkah pencegahan penyakit hewan menular. Salah satu caranya dengan memperbarui status situasi penyakit hewan secara menyeluruh.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan respons cepat dan tepat di lapangan. Pemutakhiran Status Situasi Penyakit Hewan (PHMS) dipimpin langsung Kepala DPKH Riau, Mimi Yuliani Nazir dan melibatkan perwakilan dinas peternakan kabupaten/kota serta Pejabat Otoritas Veteriner (POV) se-Riau.
Forum ini menjadi wadah konsolidasi data sekaligus penguatan koordinasi lintas daerah.
Mimi menegaskan, akurasi dan pembaruan data menjadi fondasi utama dalam pengendalian penyakit hewan. Tanpa data yang mutakhir, langkah penanganan berisiko terlambat dan tidak tepat sasaran.
“Pemutakhiran ini penting agar setiap potensi penyakit hewan bisa terdeteksi lebih awal. Dengan begitu, tindakan pencegahan dapat dilakukan secara cepat dan terukur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pembaruan status penyakit hewan secara berkala. Pemerintah daerah diminta aktif memantau perkembangan di wilayah masing-masing dan segera melaporkan setiap indikasi kasus.
Dalam forum tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai klasifikasi status penyakit hewan, mulai dari kategori bebas, terduga, tertular hingga wabah.
Pemahaman ini dinilai penting untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain itu, DPKH juga menekankan strategi pengendalian yang terintegrasi. Upaya tersebut mencakup peningkatan surveilans, pelaksanaan vaksinasi, penerapan karantina, hingga penguatan manajemen risiko di sektor peternakan.
Mimi menambahkan, kesiapsiagaan seluruh pihak menjadi kunci dalam mencegah penyebaran penyakit yang dapat berdampak pada ekonomi peternak dan ketahanan pangan daerah.
“Kita harus memperkuat respons cepat. Jangan sampai keterlambatan terjadi hanya karena data yang tidak diperbarui,” tegasnya.
Melalui pemutakhiran ini, DPKH Riau menargetkan terbentuknya sistem koordinasi yang lebih solid antarwilayah.
Dengan demikian, potensi wabah dapat ditekan sejak dini dan sektor peternakan tetap terjaga stabil.
Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan hewan dan mendukung keberlanjutan produksi peternakan di Riau. (mcr/zul)
