PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli melontarkan kritik tegas terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Di tengah tekanan fiskal akibat menurunnya transfer pusat, Afni menilai BUMD harus dievaluasi total agar tidak menjadi beban anggaran daerah.
Pernyataan itu disampaikan Afni saat menghadiri launching Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2025 dan Whistleblowing System (WBS) yang digelar PT Bumi Siak Pusako (BSP) Zapin di Fave Hotel Pekanbaru, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Direktur PT BSP Zapin Muttaqim dan Komisaris Jhon Priandi yang disaksikan langsung Bupati Siak.
Dalam sambutannya, Afni mengapresiasi langkah BSP Zapin yang mulai membangun sistem tata kelola perusahaan berbasis transparansi dan pengawasan internal. Namun di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa keberadaan BUMD tidak boleh sekadar formalitas tanpa manfaat jelas bagi masyarakat dan daerah.
“Kalau tidak memberi manfaat, untuk apa dipertahankan? Hari ini daerah menanggung beban yang tidak sedikit dari BUMD. Bahkan ada yang secara keuangan nol, tapi bisnis tetap berjalan tanpa bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Afni.
Menurutnya, tantangan ekonomi daerah saat ini menuntut pemerintah daerah lebih mandiri, terutama melalui penguatan sektor usaha milik daerah. Karena itu, BUMD harus mampu bertransformasi menjadi perusahaan profesional yang sehat secara bisnis dan akuntabel dalam pengelolaan.
Afni menyoroti masih adanya pola lama dalam pengelolaan BUMD yang menjadikan perusahaan daerah hanya sebagai tempat “numpang” kepentingan tertentu, bukan sebagai ruang pertumbuhan ekonomi yang produktif.
“Kalau pola ini terus dipertahankan, BUMD tidak akan pernah maju. Karena itu saya melihat ada semangat baru dari BSP Zapin. Dengan segala keterbatasan, mereka tetap berinovasi. Ini sinyal positif perubahan paradigma,” ujarnya.
Mantan wartawan itu menekankan tata kelola yang baik tidak cukup hanya melalui seremoni peluncuran program. Ia meminta implementasi SMAP dan WBS benar-benar dijalankan secara konsisten sebagai bentuk komitmen membangun budaya kerja bersih dan profesional.
“Semangatnya jangan berhenti di acara launching saja. Mulai dari ruang kecil, lalu berkembang ke skala yang lebih besar. Ini bagian dari kontrol bersama agar perusahaan tetap sehat,” katanya.
Afni juga menegaskan bahwa seluruh pihak yang bekerja di ruang publik, termasuk direksi dan komisaris BUMD, harus siap diawasi sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia turut menyinggung pentingnya target bisnis yang realistis dan terukur bagi setiap BUMD. Menurutnya, direksi harus berani bertanggung jawab atas target yang telah ditetapkan.
“Kalau berani menargetkan deviden Rp300 miliar, harus siap dengan konsekuensinya. Kalau tidak tercapai, ya harus siap mundur. Tapi kalau memang belum mampu, sampaikan target realistisnya secara jujur,” ujarnya.
Afni menilai sektor energi dan bisnis strategis daerah masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan oleh BUMD, termasuk BSP Zapin. Namun peluang tersebut hanya bisa dimanfaatkan jika perusahaan mampu membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan profesionalisme.
Ia pun mengajak seluruh jajaran BUMD di Kabupaten Siak untuk menjadikan momentum penerapan SMAP dan WBS sebagai awal perubahan budaya kerja yang lebih modern dan terbuka.
“Saya mengajak seluruh jajaran BUMD, khususnya BSP Zapin, terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Jangan berhenti di seremoni, buktikan dengan kinerja nyata,” tukasnya. (bsh)
