SIAK, FOKUSRIAU.COM-Upaya mengatasi persoalan banjir berulang di sepanjang Jalan Lintas Siak–Buton mulai memasuki tahap realisasi. PT Bumi Siak Pusako (BSP) menyatakan kesiapannya mendukung program normalisasi kanal yang dirancang untuk mengurangi genangan air di kawasan strategis penghubung Kecamatan Pusako dan Sungai Apit, Kabupaten Siak.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan pra-Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung di Ruang Rapat Pucuk Rebung, Kantor Bupati Siak, Kamis (4/6/2026). Pertemuan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar dan menjadi langkah awal membangun kolaborasi lintas sektor dalam penanganan banjir yang selama ini mengganggu mobilitas masyarakat.
Normalisasi kanal dinilai penting karena Jalan Lintas Siak–Buton merupakan salah satu urat nadi transportasi yang menghubungkan sejumlah kawasan permukiman, sentra ekonomi hingga aktivitas industri di wilayah pesisir Kabupaten Siak. Saat curah hujan meningkat, sejumlah titik di jalur tersebut kerap mengalami genangan yang berdampak pada kelancaran arus kendaraan dan distribusi barang.
Dalam draf kerja sama yang dibahas, terdapat tiga pihak yang akan terlibat. Pemerintah Kabupaten Siak bertindak sebagai pihak pertama, PT Arara Abadi sebagai pihak kedua, dan PT Bumi Siak Pusako sebagai pihak ketiga. Ketiganya akan bersinergi dalam program pengurangan risiko bencana, dengan fokus utama pada penanganan banjir di ruas Jalan Lintas Siak–Buton.
Kerja sama tersebut tidak hanya berorientasi pada penanganan masalah yang sudah terjadi, tetapi juga mendorong pendekatan mitigasi yang lebih terencana. Melalui skema kolaboratif itu, setiap pihak akan menjalankan peran sesuai kewenangan dan sumber daya yang dimiliki agar penanggulangan banjir dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Mewakili PT BSP, EA Representative Munasir menegaskan, perusahaan menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam mendukung penanganan persoalan lingkungan dan infrastruktur merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan wilayah.
“Kami siap dan bersedia sepenuh hati untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan baik. Semoga dapat segera terlaksana,” kata Munasir dalam forum pembahasan tersebut.
Pernyataan serupa disampaikan TM Community Development PT BSP, Tengku Muchlis, ST., MT. Ia menegaskan, perusahaan siap mengambil peran sebagai pelaksana di lapangan setelah memperoleh mandat resmi dari Pemerintah Kabupaten Siak.
Menurut Muchlis, pembahasan draf MoU telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga substansi kerja sama yang dirancang sudah mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi lapangan. Karena itu, ia berharap proses administrasi dapat segera diselesaikan agar program normalisasi kanal segera berjalan.
“Harapan kami, kesepakatan ini dapat segera ditandatangani sehingga pekerjaan di lapangan bisa langsung dimulai sesuai rencana,” ujarnya.
Dari perspektif kebijakan publik, kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi model penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur dasar. Terlebih, banjir tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi produktivitas ekonomi, biaya logistik, hingga akses layanan publik.
Kabupaten Siak sendiri dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong penguatan sistem mitigasi bencana melalui pendekatan kolaboratif. Upaya normalisasi kanal di Jalur Siak–Buton menjadi salah satu langkah strategis untuk memperbaiki sistem drainase dan meningkatkan kapasitas aliran air pada kawasan yang selama ini rawan genangan.
Jika kerja sama tersebut segera terealisasi, masyarakat di Kecamatan Pusako dan Sungai Apit diharapkan dapat merasakan manfaat langsung berupa berkurangnya risiko banjir saat musim hujan. Di sisi lain, kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi di sepanjang koridor Siak–Buton juga berpotensi meningkat, sehingga mendukung pembangunan daerah yang lebih tangguh dan berkelanjutan. (bsh)
