PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Bupati Dr. Afni Z, M.Si meminta evaluasi menyeluruh, bertahap dan terukur baik menyangkut struktur organisasi perusahaan maupun pembenahan sumber daya manusia di PT Bumi Siak Pusako (BSP).
Permintaan itu disampaikan bupati sebagai pemegang saham mayoritas PT BSP mewakili Pemkab Siak, Senin (30/6/2025) usai mengikuti dan menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun buku 2024 di Novotel Pekanbaru.
RUPS PT BSP turut dihadiri sejumlah perwakilan pemegang saham dari Pemprov Riau, Pemkab Kampar, Pemko Pekanbaru dan Pemkab Pelalawan.
Dari RUPS PT BSP terungkap, terjadi kerugian mencapai 14,7 juta USD (setara Rp 238 miliar pada kurs Rp 16.200) tahun 2024, akibat adanya congeal atau pembekuan minyak dalam pipa. Ini mengakibatkan biaya distribusi meningkat, karena harus menggunakan moda pengiriman crude oil melalui trucking untuk sampai menjadi lifting.
Kerugian sebesar Rp 238 miliar ini kali pertama terjadi di PT BSP sejak pengelolaan ladang minyak Coastal Plains and Pekanbaru (CPP). Padahal, dalam laporan keuangan tahun buku 2023, PT BSP mengklaim mencatatkan laba sebesar Rp 476 miliar.
Meski terjadi kerugian besar, namun para pemegang saham menyatakan bisa menerima laporan keuangan PT BSP. Tidak ada desakan untuk dilakukan audit khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyelidiki penyebab pasti timbulnya kerugian.
“Kerugian ini menjadi catatan khusus bagi kami pemegang saham. Jadi meski tercatat ada deviden yang diambil dari saldo laba ditahan sesuai ketentuan UU PT nomor 40 tahun 2007 pasal 70, tetap dibutuhkan evaluasi menyeluruh di internal BSP agar ke depan BUMD kebanggaan Siak ini maksimal memberi kontribusi positif bagi daerah dan bangsa Indonesia,” ungkap Afni.
Dalam rapat tersebut, Direksi memaparkan secara teknis terkait pengelolaan operasi Wilayah Kerja Coastal Plain Pekanbaru (CPP) selama tahun 2024, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi. Salah satu isu utama yang disorot adalah kondisi fasilitas operasi dan produksi yang telah berusia tua, bahkan sejak tahun 1975.
Memang terjadi penurunan Laba/Rugi (L/R) tahun 2024 disebabkan beberapa faktor utama, di antaranya kejadian force majeure akibat umur pipa yang sudah tua dan mengalami korosi, sehingga menyebabkan congeal dan membatasi aktivitas lifting minyak mentah.
Selain itu, meningkatnya ongkos produksi karena pengiriman minyak mentah harus menggunakan moda transportasi trucking dan barging.
Masalah krusial adalah terbatasnya fasilitas storage tank untuk crude oil yang tidak mampu menampung maksimal hasil produksi dari sumur-sumur aktif. Adapun faktor eksternal penurunan harga Indonesian Crude Price (ICP) yang cukup signifikan. Dari asumsi USD 85,91/Bbls, realisasi hanya mencapai rata-rata USD 77,90/Bbls.
Namun demikian, secara umum kinerja produksi Crude Oil tahun 2024 tetap menunjukkan hasil yang menggembirakan. Melalui kegiatan pemboran 11 sumur eksploitasi baru, produksi mampu dikembalikan ke angka 8.000 barrel per hari di akhir tahun 2024.
Capaian ini juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat sebagai bagian dari kontribusi terhadap ketahanan energi nasional.
BSP juga telah menyisihkan keuntungan perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya sebagai saldo cadangan umum dan cadangan khusus. Sebagian dari cadangan tersebut telah disetujui untuk dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, termasuk untuk Pemkab Siak sebesar Rp21 miliar.
“Kita tidak berpuas hati dengan deviden ini, karena itu kami tetap menuntut adanya evaluasi di manajemen. Ini juga menjadi keinginan dari pemilik saham lainnya. Kami percaya PT BSP masih memiliki prospek baik di masa depan bila masalah managemen ini kita evaluasi total,” tegas Afni dalam keterangan tertulisnya yang diterima FokusRiau.Com, Selasa (1/7/2025).
Sementara itu, Direktur PT BSP Iskandar menyampaikan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi potensi penurunan pendapatan tahun 2025.
Untuk jangka pendek, dilakukan efisiensi menyeluruh terhadap biaya operasi dan evaluasi terhadap biaya moda transportasi minyak mentah. Adapun jangka menengah, dengan melakukan percepatan pembangunan pipa minyak mentah menuju Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang diberi waktu selama 17 bulan sejak RUPS terakhir dan pemenuhan kewajiban KKP.
“Sedangkan jangka panjang dilakukan penggantian bertahap terhadap fasilitas penunjang produksi, serta eksplorasi sumber-sumber minyak baru untuk peningkatan produksi dan cadangan,” kata Iskandar. (bsh)
